JAKARTA, JUMAT-Ketua Umum Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) versi MLB Parung Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memerintahkan pendukungnya mengepung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

"DPW dan DPC mulai besok kepung KPU karena KPU sudah kurang ajar," kata Gus Dur saat memberi keterangan pers bersama Forum DPW PKB di kantor DPP PKB, Kalibata, Jakarta, Jumat (5/9). Menurut Gus Dur, selama ini pihaknya telah dipermainkan oleh KPU dan hak-hak mereka juga dilecehkan. "Duduki saja biar kapok," lanjutnya.

Sebelumnya kuasa hukum Gus Dur, Ibrani, menyatakan KPU harus mematuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memerintahkan KPU menunda pelaksanaan Surat Keputusan tentang Penyampaian Daftar Alamat dan Nama Pengurus Parpol Peserta Pemilu 2009 sepanjang menyangkut PKB.

Dalam SK itu KPU menyebut kepengurusan PKB adalah Ketua Muhaimin Iskandar dan Sekjen Lukman Edy dengan alamat Jalan Sukabumi 23 Menteng (kantor LPP PKB Muhaimin Iskandar), bukan Jalan Kalibata Timur I Nomor 12. "Sesuai yang tercatat di Depkumham, DPP PKB itu terdiri dari Dewan Syura dan Dewan Tanfidz dengan alamat di Jalan Kalibata Timur I nomor 12," katanya.

Ketua DPW PKB DI Yogyakarta Agus Wiyarto menambahkan, KPU telah bertindak gegabah dengan meluluskan surat permohonan DPP PKB yang hanya ditandatangani Dewan Tanfidz yang menyebut perpindahan alamat DPP dari Kalibata ke Jalan Sukabumi. "Keberadaan surat KPU itu telah dipelintir dan dijadikan alat oleh Muhaimin dan Lukman Edy untuk menerbitkan berbagai surat keputusan pergantian kepengurusan di tingkat DPW dan DPC," katanya.

ROY
Sumber : Antara

JAKARTA, SABTU - Mabes Polri tidak langsung memberikan reaksi terhadap tindakan mantan presiden KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang memerintahkan kadernya mengepung kantor KPU di seluruh Indonesia. Meski demikian Mabes Polri tetap mempersiapkan berbagai langkah antisipasi bila perintah Gus Dur itu kemudian benar-benar menjadi ancaman keamanan.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Abubakar Nataprawira mengungkapkan kekurangyakinannya atas perintah Gus Dur kepada para kader partainya itu akan benar-benar terjadi. "Ya nanti kita lihat dulu, benar atau tidak. Bisa aja kan dia cuman ngomong doang," kata Abubakar, Sabtu (6/9), menanggapi maklumat Gus Dur kepada para kader partainya.

Selain itu, perintah Gus Dur kepada para kader partainya itu bukan untuk melakukan tindakan anarkis. Hanya untuk mengepung. Kalau KPU benar-benar di kepung dan merasa terganggu keamanannya, diminta segera melapor ke polisi. Polisi berjanji akan memberikan pengamanan.

"Kita tentu sudah siap-siap mengamankan. Tugas Polri kan memang untuk mengamankan seluruh proses tahapan pemilu. Bahkan kita sudah siap melakukan berbagai langkah antisipasi. Tapi hanya standar. Tidak perlu reaktif," ujar Abubakar.

Bila nanti terbukti ada yang bertindak anarkis dan melakukan perusakan fasilitas umum, apalagi sampai mengancam mengganggu kelancaran proses tahapan pemilu, polisi akan menindak tegas. Namun bila memang hanya melakukan pengepungan tanpa mengganggu aktivitas KPU, polisi cukup menjaganya saja, seperti hanya saat mengamankan demo.

"Tidak perlu ada pembubaran paksa. Itu kan bagian dari demokrasi. Ada yang tidak puas, kemudian melakukan protes, itu biasa dalam demokrasi. Asal tidak anarkis masih bisa ditoleransi," tegasnya.

Perintah Gus Dur kepada para kadernya untuk mengepung kantor KPU di seluruh Indonesia karena kecewa dengan putusan KPU yang telah mengalihkan alamat kantor DPP PKB dari Kalibata ke alamat DPP PKB yang di tempati oleh Muhaimin Iskandar.

Sebelumnya, DPP PKB bermarkas di Kalibata. Namun setelah terjadi perpecahan, kubu Gus Dur tetap mempetahankan kantor yang ada di Kalibata. Sementara kubu Muhaimin Iskandar, yang diakui secara resmi oleh pemerintah memilih memindahkan kantor DPP PKB ke tempat lain. (Sugiyarto)

Sumber : Persda Network

JAKARTA, MINGGU - KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) diminta menarik ucapan yang menyuruh pendukungnya mengepung dan menduduki Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Permintaan dilontarkan Sekjen DPP PKB Lukman Edy di sela-sela penandatangan Pakta Integritas dan Orientasi Caleg PKB di Jakarta, Minggu (7/9).

"Kita minta Gus Dur menarik ucapan karena itu tidak arif, bukan pendidikan politik yang baik bagi rakyat dan jauh dari karakter Gus Dur yang dikenal sebagai guru bangsa," katanya.

Lukman yakin ada pihak tertentu yang mempengaruhi Gus Dur sehingga keluar ucapan yang bernuansa anarkhis dari mantan Presiden tersebut. "Anarkhis bukan sifat Gus Dur, pasti ada yang mempengaruhi," kata Lukman yang juga Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.

Ketika ditanya apa yang akan dilakukan PKB terkait pernyataan Gus Dur itu, Lukman menyatakan, pihaknya hanya meminta agar jajaran di bawah tidak terpengaruh. "Kalau soal pengamanan KPU, karena itu menyangkut lembaga negara, aset negara, maka menjadi tanggungjawab aparat keamanan," katanya.

Sebelumnya, saat memberi keterangan pers bersama Forum DPW PKB di Kantor DPP PKB, Kalibata, Jakarta, Jumat (5/9), Gus Dur memerintahkan pendukungnya di DPW (provinsi) dan DPC (kabupaten/kota) mengepung KPU dan KPUD.

Menurut Gus Dur, selama ini pihaknya telah dipermainkan oleh KPU, hak-hak mereka juga dilecehkan. "Duduki saja biar kapok," katanya.

bnj

Tanjungpinang (ANTARA News) - Dekan Fisipol Universitas Raja Ali Haji Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Zamzami A Karim menilai pernyataan Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menginstruksikan massanya mengepung kantor KPU, berbahaya karena dapat memancing emosi massa pendukungnya.

"Gus Dur harus dapat menahan diri dan berhati-hati ketika berbicara," kata Zamzami, di Tanjungpinang, Selasa.

Menurut Zamzani, Gus Dur berbeda dengan pemimpin atau tokoh nasional lainnya karena dia memiliki pendukung fanatik. Gus Dur harus mencegah terjadinya perbuatan anarkis yang mungkin dilakukan massa pendukungnya.

Zamzani mengatakan, kekhawatiran terjadinya tindak anarkis tersebut muncul karena kalimat yang diucapkan Gus Dur dipatuhi pengikutnya seperti pernyataannya yang tidak mengakui PKB kubu Muhaimin Iskandar.

Akibat pernyataan Gus Dur itu, secara spontanitas massa pendukungnya mengobrak-abrik kantor PKB kubu Muhaimin.

"Siapa yang mau menjamin setelah pernyataan Gus Dur tidak menimbulkan konflik atau peristiwa anarkis," kata Zamzani yang juga Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Kota Tanjungpinang.

Ia mengatakan, pertarungan tingkat elit politik merupakan hal yang biasa, namun akan berbahaya jika membawa massa pendukung masuk ke dalam pertarungan elit politik.

"Itu namanya politisasi yang dapat mengorbankan kepentingan umum," katanya.(*)

Liputan6.com, Jember: Sebanyak 500 pendukung Partai Kebangkitan Bangsa kubu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengepung kantor Komisi Pemilihan Umum Jember, Jawa Timur, Selasa (16/9). Ini dilakukan terkait dengan rencana kubu PKB Muhaimin Iskandar yang akan mengembalikan berkas calon legislatif sekitar pukul 16.00 WIB nanti. Untuk mengantisipasi bentrokan, satu peleton Dalmas Kepolisian Resor Jember disiagakan di sekitar kantor KPU Jember.

"Kami hanya mengamankan jangan sampai KPU Jember kelebihan berkas caleg PKB kubu Gus Dur. Jangan sampai ada pihak yang memasukan lagi nama caleg," kata Ubaidilah, pengurus DPC PKB kubu Gus Dur.

PKB Gus Dur telah merampungkan penyerahkan 60 berkas caleg untuk enam daerah pemilihan di Jember. KPU Jember sendiri telah memutuskan untuk mengakomodir berkas caleg dari PKB Gus Dur. Hal ini dilakukan atas dasar sidang pleno KPU Jember beberapa waktu lalu.

Upaya PKB Muhaimin memasukan berkas caleg ke KPU Jember sebenarnya sudah dilakukan kemarin. Namun, usaha mereka dihalang-halangi massa PKB Gus Dur sehingga sempat terjadi bentrokan. Sebelumnya, KPU Jember sempat menerima berkas dari kedua kubu. Tapi, pada malam harinya berkas kubu Muhaimin dirampas massa PKB Gus Dur.(IAN/Agus Ainul Yaqin)