JAKARTA, SENIN — Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BN PPTKI) bertekad akan menyetop pengiriman tenaga pembantu rumah tangga (PRT) ke luar negeri. Sebab, banyaknya tindak kekerasan yang dialami PRT akhir-akhir ini.

BB PPTKI akan lebih memprioritaskan pada sektor pekerjaan yang lain. Menurut Ketua BNPPTKI Jumhur Hidayat, dari sekian banyak sektor pekerjaan di luar negeri, PRT adalah posisi pekerjaan yang rawan tindak kekerasan.

"Bisa dikatakan 90% kasus tindak kekerasan dan masalah yang terjadi di luar negeri, akibat tindakan yang dilakukan atau dialami oleh PRT," ujar Jumhur Hidayat seusai dialog kebangsan ke-8 yang diselenggarakan Front Persatuan Nasional di Jakarta, Senin (3/11).

Namun lanjutnya, penghentian pengiriman TKW itu tidak akan dilakukan dalam waktu dekat, meskipun jumlah PRT yang bekerja di luar sudah banyak. "Untuk saat ini belum. Mungkin dalam waktu 5-10 ke depan. Saat ini BNPPTKI masih menerapkan proses pengetatan izin kepada perusahaan pengerah tenaga kerja yang memberangkatkan PRT ke luar negeri," katanya.

"Muaranya, pengalihan kepada sektor pekerjaan yang lain, seperti buruh pabrik yang masih ada peluang," kata Jumhur. Dia mencontohkan, dua yang lalu BNPPTKI telah memberangkatkan 1.000 orang buruh pabrik ke Korea Selatan. "Mereka bukan tenaga ahli, tapi buruh biasa yang bisa bekerja di perusahaan otomotif. Dengan begitu, risiko tindak kekerasan yang akan dialami lebih kecil daripada yang akan dihadapi oleh seorang PRT," katanya.

Karena itu Jumhur berharap, adanya peningkatan kualitas dan kemampuan dari para TKI yang akan berangkat bekerja di luar negeri.

C11-08
Sent from my BlackBerry © Wireless device from XL GPRS/EDGE/3G Network