”Siapa Tersangkut Korupsi akan Terlindas”

Jumat, 16 Januari 2009
Padang, Padek—Jajaran Kejaksaan Tinggi Sumbar ternyata memakai metode ban berjalan dalam proses penyidikan kasus Wali Kota Bukittinggi Djufri. Tak hanya dari proses pemeriksaan, penetapan tersangka baru bahkan proses penahanan terhadap pelaku kasus dugaan korupsi pembangunan kantor DPRD dan Pool kendaraan Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bukittinggi.

“Pokoknya siapa terindikasi ikut melakukan korupsi, maka dipastikan mereka akan ‘terlindas’ dengan metoda ‘ban berjalan’ yang saya terapkan,” ungkap Sution Usman Adji saat pembukaan Rapat Kerja Kejati dan Kejari se-Sumbar, kemarin di aula Kejati Sumbar.

Mempersiapkan hal tersebut, pihaknya bakal memeriksa banyak saksi. Tentunya untuk mengungkap terang kasus yang telah menetapkan Wali Kota Bukittinggi Jufri dan Sekko Bukittinggi Khairul menjadi tersangka. “Kami melayangkan surat pemanggilan tiga hari sebelumnya ke rumah saksi yang bersangkutan. Yang pasti minggu depan akan dimulai pemanggilan saksi-saksi,” ujarnya.

Ketika ditanya tentang penahanan terhadap Djufri dan Khairul, Sution tetap bersikukuh dengan pernyataannya sebelumnya. “Semuanya saya serahkan pada tim penyidik yang telah saya tunjuk, kita lihat saja nanti,” ulangnya.

Dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan kantor DPRD dan pool kendaraan Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bukittinggi ini kembali menghangat tatkala pihak Kejaksaan Tinggi Sumbar mengumumkan Wali Kota Djufri dan Sekko nya Khairul sebagai tersangka. Padahal, semenjak penyidikan April 2008 lalu atas kasus yang sama, sudah 6 orang terdakwa yang terseret ke depan persidangan.

Kasus ini sendiri dilatar belakangi rencana Pemko Bukittinggi tahun 2007 lalu untuk memindahkan kantor DPRD di Jalan Agus Salim, yang dinilai tidak representatif dengan membeli tanah masyarakat di kelurahan Manggih Gantiang kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS). Ternyata dalam prosesnya ada yang tidak beres, karena pemilik tanah Mursal St Pangeran mengaku hanya menerima ganti rugi Rp125 ribu per meter sedangkan dalam anggaran yang ada harga ganti rugi seharusnya adalah Rp 225 ribu. (cr3)

samo2 slonong...

rajin2lah singgah di lapau wak ko...

misi da jhon.....awak sato duduak ciek yo........awak kawan si smash......wakatu gath tu.........masi ingek ndak ???? baa kaba da jhon?? uda kesetrum baa??? salam kenal se kasadonyo dari bintang kaisar....

jadi ....

siap-siap se la jo kopi n gorengan ndan...

woiyyy kaisar.....agau banyak bana posting mah.....di berangan samo mods beko...nan ka datang ndak buliah mode tu lai do yo..

sato ciek komandan!!
salam kenal se sadonyo..