sumber : http://poskota.co.id/news_baca.asp?id=52726&ik=6
Sabtu 28 Februari 2009, Jam: 9:05:00
JAKARTA (Pos Kota) – Tak hanya pajak penerangan jalan umum (PPJU), masyarakat juga mempersoalkan pungutan uang administrasi bank Rp1.500 setiap kali membayar rekening listrik di loket pembayaran. Mereka keberatan karena uang pungutan tersebut hanya menambah beban saja.
Bahkan masyarakat makin heran dan bingung karena yang menarik uang administrasi Rp1.500 dari pihak bank. Padahal mereka merasa tidak berhubungan dengan bank. Karenanya, masyarakat mendesak Direksi PLN menghapus uang pungutan tersebut.
“Sudah dikenakan uang administrasi Rp1.500. Layanan loket tidak beres. Komputernya sering off line,” kata Achmad, warga Jl Inpres Larangan Tangerang, Jumat (27/2).
Berbeda dengan Telkom. Jika membayar telepon, bapak tiga anak ini mengaku lebih mudah. “Sudah tidak ada pungutan apa-apa, layanannya pun jauh lebih baik,” ucapnya.
Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mendesak PLN agar juga membuka konter layanan pembayaran rekening di seluruh kantor PLN yang ada, tanpa memungut uang apa pun. Sampai saat ini tercatat sekitar 33 juta pelanggan rumah tangga PLN.
DI KOMPLEK PERUMAHAN
Bila perlu, PLN juga membuka konter pembayaran di komplek perumahan. Sehingga diharapkan memberi pilihan kepada masyarakat untuk membayar rekening listrik, sekaligus menciptakan persaingan sehat.
Kalau PLN membuka konter pembayaran di permukiman, tentunya mendorong mitra bank yang menerima pembayaran listrik tersebut berusaha memperbaiki layanan.
Tidak seperti sekarang ini. Masyarakat merasa dirugikan, sebab PLN tidak menerima pembayaran rekening listrik. Mereka mau tidak mau membayar di loket pembayaran rekening listrik yang semuanya mitra binaan bank.
“Jadi biarkan masyarakat menilai dan memilih, kemana mau membayar rekening listrik,” ujarnya.
YLKI sendiri sebetulnya sangat mendukung sistem cash management yang diterapkan jajaran Direksi PLN ini. Sebab manajemen tidak bisa berbuat macam-macam karena masuk ke bank. Setiap hari, manajemen PLN tinggal mengontrol saja berapa uang yang masuk ke kasnya. “Lihat saja sekarang ini. Tunggakan di pembukuan PLN nol,” ujarnya.
Berbeda dengan dulu. Saat loket pembayaran rekening listrik dikelola koperasi. Resikonya banyak sekali. Selain banyak yang menunggak, uang tunai dari pembayaran rekening tersebut juga tidak terukur.
Akibatnya, PLN menjadi megap-megap karena minimnya biaya operasional, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi kacau.
Meski sistem cash management yang diterapkan Direksi PLN yang mengadopsi dari PLN Jabar ini bagus, Sudaryatmo tidak menyangkal masih ada kekurangannya. “Masyarakat tidak memiliki pilihan untuk membayar rekening listrik di lain tempat yang tidak ada pungutan uang administrasi,” ungkapnya.
TIDAK BISA MELARANG
Banyaknya keluhan masyarakat terhadap uang administrasi Rp1.500 ini mendapat perhatian dan sorotan manajemen PLN. “Kita tidak bisa melarang bank mengutip uang administrasi dari pelanggan,” ungkap Purnomo Willy, General Manajer PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (Disjaya) ketika ditemui Pos Kota, Jumat (27/2).
Sebab mereka menilai pembayaran rekening listrik merupakan transaksi. Sehingga ada uang administrasi yang dipungut.
Namun ada juga bank yang tidak mau menarik uang administrasi sama sekali kepada pelanggan. “Saya lupa nama banknya,” ucapnya.
Manajer Komunikasi PLN Pusat Ario S menambahkan direksi sudah memerintahkan seluruh general manajer (GM) di seluruh Indonesia membuka konter pembayaran rekening listrik, tanpa harus memungut uang sepeser pun kepada pelanggan.
“Meski saya belum lihat surat perintahnya, Pak Murtaqi (Direktur Jawa-Bali, red) secara lisan sudah menginstruksikan GM untuk buka konter pembayaran di seluruh kantor area pelayanan maupun area jaringan,” jelasnya.
Konter pembayaran rekening listrik ini paling lambat sudah harus jalan di setiap kantor PLN pada Agustus mendatang. “Kita mengerti keluhan masyarakat. Karenanya, kita siapkan konter pembayaran listrik tanpa memungut biaya apa-apa,” ucapnya.
(setiawan/nk)
--------He...he...he....jadi ingat emak ane, dulu beliau gak percaya sama penambahan ini, disangkanya ane ngentit (nilep) tuh duit cenggo, pas dia tahu mencak2 dech, yach mudah2an ada komunikasi lancar antara PLN n pihak Bank sehingga nantinya tidak merugikan para konsumen