JAKARTA - Gemerincing duit dari iklan calon presiden (capres) ternyata bukan segalanya. Kubu pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto merasa mendapat perlakuan diskrimintaif dalam hal penayangan iklan di televisi. Sebab, beberapa materi iklan yang siap tayang justru ditolak. Padahal, iklan itu telah lolos sensor di Lembaga Sensor Film (LSF).

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Megawati-Prabowo, Fadli Zon mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan beberapa materi iklan untuk menyosialisasikan visi-misi sang kandidat. Namun, ternyata ada dua jenis iklan yang ditolak karena bertemakan tentang kebangkrutan ekonomi dan kenaikan harga sembako. Penawaran dilakukan sejak dua minggu lalu, dan mereka mendapat konfirmasi kalau ada iklan yang tak bisa tayang sepekan lalu.

“Hanya ada dua stasiun televisi yang bersedia menayangkan. Sisanya menolak karena sensor internal. Padahal kami sudah tanda tangan kontrak,” ujar Fadli Zon yang didampingi Mahendradatta dari Tim Advokasi Mega-Prabowo kepada wartawan di Mega-Prabowo Media Center, Selasa (16/6).

Diuraikannya, iklan-iklan yang disiapkan itu antara lain berjudul “Harga”, “Bangkrut”, “Mencintai”, “Persatuan”, “Maju”, “Tim”, dan “Pekerjaan”. Iklan berjudul “Harga” bisa ditayangkan di Indosiar dan Metro TV. Namun iklan “Bangkrut” hanya naik tayang di Indosiar.

Selain itu, ada kebijakan berbeda-beda dari stasiun televisi dalam penayangan iklan. Seperti iklan “Mencintai”, ditolak oleh jaringan MNC Group seperti RCTI, TPI, dan Global TV. Trans TV dan Trans 7 juga menolak iklan “Mencintai”. Sedangkan iklan berjudul “Pekerjaan” ditolak SCTV, Trans TV, dan Trans 7.

Dalam preview iklan yang dipertontonkan ke wartawan, iklan “Harga” banyak menyoroti kenaikan harga sembako sejak 2004 hingga sekarang. Dalam iklan itu diuraikan harga sembako yang makin tidak terjangkau. Sedangkan dalam iklan “Bangkrut” dipaparkan tentang kebangkrutan negara karena utang luar negeri yang menumpuk.

Lantas mengapa iklan yang sudah lolos sensor dan sudah ditandatangani kontrak tayangnya itu tidak bisa ditayangkan? Fadli Zon mensinyalir ada kekuatan di luar stasiun televisi yang berupaya mengganjal penayangannya.

“Padahal materi iklan itu sudah melalui riset dan kami menggunakan angka-angka maupun fakta yang ada. Materinya bukan black campaign, apalagi fitnah,” tegas Fadli Zon.

Menurut dia, berdasarkan jawaban lisan maupun tertulis melalui surat elektronik yang diterima kubu Mega-Prabowo, ternyata alasan penolakan karena iklan-iklan politik tersebut tidak lolos sensor internal. Meski demikian Fadli Zon tidak mempersoalkan kebijakan pihak stasiun televisinya.

“Kami tidak menyalahkan stasiun televisi karena mereka juga menjadi korban. Memang ada pihak yang tidak berkenan kalau-iklan-iklan ini ditayangkan. Ini ancaman bagi kebebasan berekspresi dan juga ancaman besar bagi demokrasi. Budaya telepon marak lagi,” tudingnya.

Sedangkan Mahendradata mengatakan, justru yang melarang penayangan itu bukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang menurut UU Penyiaran memiliki kewenangan melarang suatu jenis tayangan, termasuk iklan. “Larangan ini jelas bukan dari KPI, tapi dari invisible hands,” bebernya.

Menurutnya, kubu Mega-Prabowo akan memperjuangkan agar iklan-iklan itu tetap bisa ditayangkan. Sebab, ada UU tentang Pengawasan Persaingan Usaha yang melarang bersikap diskriminatif dalam hal usaha. “Nanti akan kami kaji lagi dengan memakai UU Persaingan usaha,” tegasnya.

gwa dah lihat salah satu iklannya, and gwa setuju klo iklan itu dicekal

bukannya ngasih hal yang positif, tapi isinya hanya mejelek-jelekkan pemerintah selama 5 tahun kebelakang (dalam hal ini pemerintahan SBY)

bikin iklan kok cuman bisa insult, pantes aja dicekal gwa kasian ama prabowo, namanya rusak gara2 gabung ama timnya mega

JAKARTA, KOMPAS.com — Stasiun televisi SCTV disebut-sebut sebagai salah satu media yang menolak untuk menayangkan materi iklan kampanye capres/cawapres Megawati-Prabowo.

Budi Darmawan yang membawahi departemen humas di SCTV mengakui, pihaknya menerima sejumlah materi iklan dari pasangan Megawati-Prabowo. Namun, karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, tidak semua materi iklan tersebut diterima untuk ditayangkan.

"Yang saya lihat waktu itu, ada dua materi iklan. Salah satunya menampilkan gambar incumbent yang bilang 'bangkrut', padahal kalimat itu belum selesai, lalu iklan tersebut dilanjutkan dengan hal lain. Kami sih melihat ini ada potensi melanggar UU tentang Pemilu," kata Budi Darmawan melalui percakapan per telepon, Rabu (17/6) sore.

Jika mengacu kepada UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wapres, memang terdapat pasal-pasal yang melarang sejumlah hal yang berkaitan dengan kampanye. Misalnya pada pasal 41 (1c) yang disebutkan bahwa kampanye tidak dapat mengandung unsur penghinaan terhadap pasangan lain. Atau, ada pasal yang melarang iklan yang dapat dikategorikan mengganggu pembaca/pemirsa (pasal 51).

"Jadi waktu itu karena kami dapat dua materi iklan yang roh-nya sama, maka kami tidak memilih yang 'Bangkrut' karena kami melihat ada potensi-potensi provokasi, potensi rame-lah. Kami memilih alternatif iklan yang satunya lagi," sambung Budi lagi.

Lebih jauh Budi menegaskan bahwa proses pemilihan yang dilakukan terhadap materi iklan kampanye capres tidak hanya diberlakukan terhadap pasangan Megawati-Prabowo. "Kami juga melakukan proses pemilahan tersebut pada materi-materi iklan pasangan-pasangan lain. Pasangan JK-Wiranto pun sempat mengalami ini. Sebab, kami menilai iklan tersebut membanding-bandingkan pasangan satu dengan yang lain," kata Budi.

Secara etika, dalam dunia periklanan, kata Budi, membandingkan sebuah produk dengan produk lainnya dalam iklan merupakan hal yang melanggar etika. "Misalnya kami bilang media ini lebih bagus dibanding media itu, atau mi ini lebih enak dibanding mi itu. Ya, capres-cawapres pun kami memandangnya seperti itu," kata Budi.

Bahkan, untuk pasangan incumbent SBY-Boediono pun, SCTV pernah tidak meloloskan permintaan mereka terkait dengan masalah iklan kampanye. "Waktu itu tim mereka meminta agar iklan ditayangkan sebelum azan maghrib. Kami menolak, karena menurut kami, apa ya? Ya, semacam memadankannya dengan agama lah. Makanya kami tolak," ujar Budi.

Budi menegaskan, pada dasarnya pihak SCTV menghormati dan menghargai tim-tim yang terkait dengan seluruh pasangan capres-cawapres. "Kami pun sebagai media tentu akan menjaga kredibilitas kami. Selain itu, kami pun harus bertanggung jawab untuk setiap materi yang tayang. Jangan sampai kami terseret dengan pelanggaran undang-undang," tandas Budi.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak stasiun televisi Trans TV mengakui menolak salah satu iklan pasangan Megawati dan Prabowo. Hal tersebut dikatakan Marketing Public Relations Department Head Trans TV Hadiansyah Lubis saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (17/6) petang.

"Yang ditolak hanya iklan yang versi terbaru versi harga, kalau iklan versi lainnya tayang seperti biasa," kata Hadiansyah Lubis. Ia mengatakan hal tersebut semata-mata dilakukan karena pihaknya keberatan dengan cara visualisasinya.

Ia mengatakan, untuk memutuskan sebuah iklan bisa ditayangkan atau tidak ada sensor internal yang dilakukan stasiun televisi. Trans TV sendiri, jelas Hadiansyah, membatasi agar iklan tidak menggunakan simbol-simbol negara, contohnya visualisasi kepala negara untuk menggambarkan hal yang dapat menimbulkan keresahan.

"Tidak etislah," ujar Hadiansyah. Selain itu, iklan tersebut dinilai tidak pantas karena memvisualisasikan capres lainnya sebagai materi untuk menyerang. Menurut Hadiansyah, kreativitas dalam beriklan pada dasarnya bebas, tetapi pihaknya ingin iklan menjadi bagian edukasi dan dilakukan dengan cara yang damai.

Alasan penolakan tayang iklan tersebut, kata Hadiansyah, sudah dijelaskan kepada tim kampanye Megawati dan Prabowo. Namun, ketika ditanya apakah hal tersebut sudah diberitahukan sebelumnya kepada tim kampanye Mega-Pro, ia mengatakan, pihaknya tidak membuat batasan secara khusus.

"Saya rasa mereka lebih paham batasannya bagaimana iklan yang pantas ditampilkan," ujarnya.

Ia menampik tuduhan bahwa ada intervensi dari pihak SBY-Boediono sehingga menolak iklan Mega-Pro. Selain itu, ia juga memastikan bahwa pihaknya tetap memberikan peluang proporsional kepada semua pasangan capres dan cawapres untuk beriklan sesuai aturan.

gwa kasian ama prabowo, namanya rusak gara2 gabung ama timnya mega

Walopun di"serang" lewat udara, laut dan darat, tapi klo masyarkat indonesia merasakan bahwa pendidikan emang gratis, dana BLT betul bukan dari hutang, KUR, PUAP, PNPM emang signifikan ngefek gras root, gak perlu khawatir lah "gak kepilih lagi", jangan dipaksa ke "SMA" lah klo emang masih suka rebutan klereng, yang cocok ya masuk "TK".

kalau gw pribadi iklan seperti itu bukan mencerdaskan tapi lebih menjurus menyudutkan lawan walau emang kebenarannya bisa dipertanggung jawabkan...hal ini berpotensi untuk membuat suhu memanas dan bisa terjadi konflik..menurut saya siapapun capresnya kenapa tidak membuat iklan yang jelas dan menunjukkan kecerdasan dan tujuan mau dibawa kemana negara ini dari pada iklan yang memuji muji diri sendiri dan menyudutkan orang lain...sebaiknya berkaca dulu apa kita yang menyalahkan sesuatu sudah lebih baik dan mampu dari yang kita katakan salah...karena rakyat sudah bosan liat gaya narsis dan gak dewasa nya para makhluk haus jabatan tapi gak tau sebenarnya apa mau rakyatnya...janji siapun bisa tapi buat menepati dan bertanggung jawab belum tentu

you hit her hard bro, right to her heart !!
gw suka bgt sama penggunaan kata "SMA"..

anyway, strategi ofensifnya menurut gw bakal jadi bumerang, orang Indo ga semua oon, bisa tau mana yang lebih baik. emang sih, beberapa orang sudah menganggap dia sebagai dewa, jadi mau bener mau salah maen dukung aja.