JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan presiden (Pilpres) 2009 harus ditunda karena masih banyak masalah dalam daftar pemilih tetap (DPT). Jika tidak, negara melanggar hak asasi warga.

"Tanggal 8, 9, 10, 11, 12 sama saja lima tahun toh? Kalau pakai saja dua minggu saya kira sudah cukup. Tapi itu harus diselesaikan oleh KPU, Presiden, DPR, MK, MA," ujar Direktur Masyarakat Lingkar Madani, Ray Rangkuti, saat ditemui di DPP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/7).

Menurut dia, memundurkan pilpres merupakan efek atau konsekuensi dari kewajiban negara untuk memenuhi hak rakyat. Oleh karena itu, KPU harus membereskan DPT fiktif.

Dia mengasumsikan masih ada setidaknya 15 juta pemilih yang belum terdaftar jika memakai data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika memakai data DPR, jumlah pemilih tak terdaftar ada 44 juta orang. Sementara, menurut data Komnas HAM, 20-40 persen dari total pemilih pemilihan anggota legeslatif lalu belum terdaftar.

"Kalau kita ambil moderatnya saja ada sedikitnya 30 jutaan dikurangi lima juta, jadi ada 25 juta pemilih yang belum terdaftar," tuturnya. Dia menilai tidak mungkin membereskan masalah ini hanya dalam waktu tiga hari mendatang.
Sent from Indosat Blackberry powered by

BOB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon presiden dan wakil presiden Jusuf Kalla-Wiranto serta Megawati-Prabowo mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelesaikan kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam waktu 1x24 jam.

Jika tidak, mereka meminta KPU memundurkan pelaksanaan pemilihan presiden 2009 . Waktu 1x24 jam ini terhitung sejak pukul 22.30 Minggu (5/7).

"Nah, karena itulah maka kami minta malam ini untuk ketemu KPU besok untuk membicarakan hal ini. Sekali lagi, ini bukan untuk kepentingan kami berdua, tapi untuk hak-hak rakyat yang kita bela," kata Jusuf Kalla usai pertemuan dengan Megawati.
Sent from Indosat Blackberry powered by

BOB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan presiden 2009 tidak akan terjadi jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) mau terbuka. Jika KPU mau jujur kepada masyarakat, pilpres 2009 akan berjalan lancar seperti pemilihan anggota legeslatif April lalu.

"Itu tidak terjadi kalau KPU mau terbuka untuk menyelesaikan permasalahan DPT. Kami berdua menginginkan seperti pemilu pertama yang berjalan demokratis dan rakyat dapat melaksanakannya lebih baik dan data yang ada seharusnya dapat dibuka. Masyarakat mengetahui bahwa tidak ada lagi permasalahan DPT," ujar Megawati Soekarnoputri dalam konferensi pers di DPP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Minggu (5/7).

Pada Senin (6/7) ini, Megawati bersama pasangannya Prabowo dan pasangan JK-Win akan mendatangi KPU guna menyelesaikan kisruh DPT tersebut. "Kami menunggu seperti apa yang dikatakan Pak Kalla waktunya sudah cukup. Sekiranya besok bisa menerima, seperti apa yang dikatakan, maka kami bisa tegakkan secara detil dan baik," jelasnya.

BOB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon presiden dan wakil presiden Megawati Soekarnoputri-Prabowo serta Jusuf Kalla-Wiranto mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merevisi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan presiden 2009 dari kekacauan. Kedua pasangan tersebut memberi waktu 1x24 jam kepada KPU untuk memperbaiki DPT itu.

Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan waktu 1x24 jam itu tidak realistis. Sebab, tidak mungkin memperbaiki DPT yang berjumlah puluhan juta itu. "Tidak mungkin mereka memperbaiki satu hari. Ajaib sekali itu, karena sulit," ujarnya kepada wartawan usai menghadiri silaturahmi kedua pasangan tersebut ke DPP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/7).

"Waktu 1x24 jam tidak realistis, tidak cukup," lanjutnya.

Menurut dia, tidak mungkin mengubah DPT seluruh Indonesia. Jangankan untuk Indonesia, kata dia, revisi pada satu kabupaten saja sulit dilakukan dalam waktu satu kali 24 jam. Apalagi harus mengubah bentuk file-nya dari program PDF ke Excel. Meski, tuturnya, Indonesia telah memiliki teknologi untuk itu. "Tapi untuk seluruh Indonesia itu masih sangat sulit. Satu kali 24 jam itu hanya gertakan saja. Karena tidak mungkin dilaksanakan," kata Ray.

Sementara, terkait masalah penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk menggunakan hak pilih, Ray menilai hal itu tidak mampu mengatasi masalah DPT ini. Penggunaan KTP hanya mengatasi persoalan bagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT.

Sementara masalah DPT ganda tidak bisa diselesaikan dengan KTP. Namun, jika memang ada penambahan jumlah DPT, hal ini akan menimbulkan masalah baru. "Pertambahan jumlah pemilih itu, juga berisiko karena jumlah kertas suara yang dicetak persis yang ada di sini, yaitu 176 juta ditambah dua persen karena sesuai ketentuan UU seperti itu. Nah, kalau ada penambahan 10 juta misalkan, jadinya 186 juta, lalu yang 10 juta itu dicetak di mana? Padahal besok tinggal pemilunya," tukasnya.

Solusinya, lanjut Ray, bersihkan dulu DPT ganda. Baru setelah itu, dimasukkan DPT yang sesungguhnya.

BOB

JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah pasangan calon presiden-calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan M Jusuf Kalla-Wiranto yang meminta Komisi Pemilihan Umum menunda penyelenggaraan Pemilu Presiden 2009 jika masalah daftar pemilih tetap (DPT) belum selesai dalam tempo 1 x 24 jam dinilai sebagai sikap yang kekanak-kanakan dan picik.

Ketua Umum DPP Komite 33 Dicky Arianto, sebuah organisasi sayap pendukung pasangan capres-cawapres Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, mengatakan, motivasi kedua pasangan tersebut menekan KPU adalah kekhawatiran kalah pada pilpres.

"Jadi, mereka terus-menerus mencari celah agar pilpres gagal. Ini menunjukkan kepicikan dan sifat childish mereka," tuding Dicky pada jumpa pers, Senin (6/7) di Jakarta.

Dicky juga menilai, manuver mereka merusak ketenangan masa tenang hingga tanggal 8 Juli mendatang. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina DPP Komite 33 Jemmy Setiawan mengatakan, kisruh DPT bukan hanya tanggung jawab KPU, tetapi juga seluruh partai politik peserta pilpres.

"Partai politik memiliki instrumen hingga cabang ranting. Mereka juga seharusnya proaktif memerhatikan konstituen mereka sejak pembukaan pendaftaran DPT," tukas Jemmy.

Menurut Jemmy, pilpres harus tetap dilaksanakan pada tanggal 8 Juli mendatang. Penundaan pilpres hanya akan menciptakan efek domino, seperti tercederainya komunikasi, hilangnya kepercayaan internasional, serta biaya penyelenggaraan pilpres yang membengkak.

"Basi jika mereka meminta penundaan pilpres demi rakyat. Penundaan pilpres membuat anggaran pilpres membengkak. Padahal, anggaran pilpres diambil dari pajak rakyat," ujarnya.

Ada yang unik pada konferensi pers hari ini. Sepanjang konferensi pers, Jemmy berkali-kali keserimpet menyebut DPT sebagai DCT (daftar calon tetap). Padahal, kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. DCT berisikan nama-nama calon anggota legislatif yang lolos syarat administratif pada Pemilu Legislatif 2009. Hingga di penghujung acara, Jemmy tetap menyebut DCT walaupun telah dikoreksi berkali-kali oleh rekannya, Dicky.
Sent from Indosat Blackberry powered by

HIN