http://kaltimpost.web.id/index.php?mib=ber...il&id=30652
QUOTE
JAKARTA- Bila hasil quick count atau penghitungan cepat sejumlah lembaga survei akurat, maka pilpres 2009 ini akan tuntas dalam satu putaran untuk kemenangan SBY-Boediono. Bukan hanya karena pasangan bernomor urut dua itu memperoleh suara 50 persen plus satu, tapi distribusi suaranya mendominasi hampir seluruh provinsi di Indonesia yang berjumlah 33 provinsi.
"Pasangan SBY-Boediono sukses mendapatkan 20 persen dari semua provinsi," kata Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia Denny JA di Jakarta, kemarin (8/7). Padahal, imbuh dia, UU Pilpres No 42/2008 hanya mensyaratkan minimal separuhnya atau 17 provinsi saja. Menurut Denny, diperbolehkannya penggunaan KTP untuk memilih justru menguntungkan SBY-Boediono. "Karena secara langsung juga ikut memperluas potensi pemilih mereka," ujarnya.
Dari hasil quick count Lingkaran Survei Indonesia Denny JA di 2.000 TPS, SBY-Boediono unggul dengan 60,15 persen. Perolehan ini juga tidak beda jauh dengan temuan Lembaga Survei Indonesia pimpinan Syaiful Mujani yang mendapati 60,85 persen memilih incumbent itu.
Begitu juga dengan hasil penghitungan cepat Cirus Surveyors Group, LP3ES, dan Metro TV. (data lengkap lihat grafis) Manager Public Affairs Lembaga Survei Indonesia Burhanuddin Muhtadi menuturkan, SBY-Boediono memang berhasil memperoleh minimal 20 persen suara yang diperebutkan di semua provinsi.
Bahkan, SBY-Boediono menjadi jawara di 30 provinsi. Kecuali Bali yang didominasi Megawati-Prabowo. Begitu juga Sulawesi Selatan dan Gorontalo yang dimenangkan JK-Wiranto. "Hampir seluruh pemilih di Aceh ternyata ke SBY-Boediono. Jumlahnya mencapai 93 persen," kata Burhan, begitu dia akrab disapa.
Perolehan SBY juga mencolok di Sumatra Barat (80 persen), Sumatra Utara (72 persen), DKI Jakarta (71 persen), dan Lampung (69 persen). Penghitungan cepat LSI ini dilakukan terhadap 2.116 TPS. Tapi, dalam prosesnya ada 11 TPS di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang tidak bisa mengirim data, karena ketiadaan sinyal telepon seluler. "Jadi, total suara masuk 99,48 persen," jelasnya.
Toleransi kesalahan (margin of error) pada quick count ini plus minus 1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Burhan menuturkan, putusan MK yang membolehkan penggunaan KTP untuk memilih menjadi kado demokrasi bagi seluruh rakyat. Putusan MK, jelas dia, akan meningkatkan legitimasi pilpres.
Karena protes terhadap pemilih yang tidak terdaftar di DPT sudah diakomodasi. "Secara politis, keputusan MK ini menguntungkan SBY. Karena sekarang sejatinya tidak ada lagi alasan bagi lawan-lawan politik SBY untuk menjadikan kecurangan sebagai kambing hitam," paparnya.
Burhan menyebut penggunaan KTP juga terbukti tidak mampu mengubah peta elektoral. Faktanya, ungkap dia, memang hanya sekitar 2,4 persen pemilih saja yang tidak terdaftar di DPT dan boleh menggunakan KTP. Kategori pemilih ini juga tidak bersifat diskriminatif ke salah satu pasangan calon saja.
Melainkan terdistribusi secara proporsional ke semua pasangan calon. "Semua kandidat sebenarnya sama-sama dirugikan oleh tidak profesionalnya KPU," ujar Burhan. Burhan menambahkan, sebagian besar swing voter yang jumlahnya mencapai 18,6 persen ternyata pada detik-detik terakhir menjatuhkan pilihan kepada Mega-Prabowo.
Swing voter, jelas dia, memang sebutan bagi pemilih yang tidak "die hard" atau terlalu partisan terhadap pasangan calon yang berlaga di pilpres atau tidak terikat dengan partai politik yang mendukung kandidat tertentu. "Saya menduga sosok Prabowo yang menarik perhatian mereka," katanya.
BELUM SUKA AGRESIF
Mengapa perolehan suara capres Jusuf Kalla (JK) jeblok? Mengapa dukungan sejumlah tokoh-tokoh agama kepada JK tak mampu mendongkrak perolehan suaranya? Ada beberapa faktor untuk menjawab pertanyaan ini. Menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris, JK dinilai terlambat memproklamasikan diri maju sebagai capres.
Ketua Umum Partai Golkar itu juga dianggap terlalu dini menampilkan diri sebagai sosok agresif dan kritis dalam konteks demokrasi di Indonesia. Dia menambahkan, seharusnya sejak awal JK berani mengumumkan diri sebagai capres. "Awalnya Pak JK masih berkeinginan berpasangan dengan Pak SBY.
Langkah dia memunculkan diri sebagai capres terlalu mepet. Lihat saja, baru berapa bulan," jelasnya. Gaung JK muncul ke publik sebagai capres juga baru dirasakan setelah pemilu legislatif. Dia menambahkan, mesin politik Golkar juga tidak bekerja efektif memperjuangkan JK.
Meskipun disadari, bahwa pemilihan presiden memiliki karakter berbeda dengan pemilu legislatif. "Kalau dulu pemilu tahun 1955 memang masih terpaku pada garis ideologi. Kalau sekarang lebih ketokohan. Mesin politiknya juga tidak efektif untuk ini," ungkapnya. Padahal JK memiliki potensi pendukung luar biasa. Di antaranya kedekatan dengan ulama yang memiliki basis massa.
Mengacu hasil pemilu legislatif, pemilih Golkar juga merata di seluruh tanah air yang menang di 14 provinsi. Di tataran pemikiran pemilih, kata Syamsudin, sudah telanjur terbentuk keberhasilan pemerintahan SBY. Di antaranya dua kali penurunan harga BBM, stabilitas keamanan dan pemberantasan korupsi yang merupakan kerja keras KPK. "Meskipun semuanya itu bukan prestasi, tapi sudah terbentuk di masyarakat," terangnya.
Analisis berbeda diungkapkan Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf. Dia menilai, bahwa pemilih di negara ini belum siap menerima tokoh yang agresif, kritis dan bicara tanpa tedeng aling-aling seperti yang melekat pada sosok JK. Saat ini, kata Maswadi, yang lebih disukai masyarakat adalah tokoh yang berbicara normatif, dan menjaga image. "Yang disuka memang yang begitu," ungkapnya.
JK, terang Maswadi, tak bisa menampilkan diri seperti sikap yang ditampilkan SBY selama ini. "Tentu tidak bisa JK tampil seperti SBY. Karakternya memang lugas seperti itu," jelasnya. Dia mengungkapkan, demokrasi Indonesia berbeda dengan di barat yang sangat maju. Namun, Maswadi menyadari bahwa pikiran pemilih itu akan terus maju. "Saya memprediksi, tahun 2019 baru bisa menerima sosok seperti Pak JK," terangnya.
Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan justru memandang perolehan suara JK dari perspektif yang lain. Menurut dia, suara JK dalam pilpres kali ini justru meningkat. Sebab, survei terhadap tingkat keterpilihan JK hanya sekitar 2 persen. Sedangkan Megawati yang dulunya hanya 19 persen kini juga meningkat. Tapi, kontribusi pertambahan suara diberikan oleh dukungan suara Parbowo Subianto.
Anies mengungkapkan bahwa keterpilihan SBY saat ini diibaratkan dengan membeli motor baru. "Sekarang begini, kalau motor lama itu masih baik, tidak rewel, apakah akan membeli motor yang baru?" terangnya. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap SBY juga masih tinggi. JK, kata Anies, selama ini hanya popular di masyarakat perkotaan. Sementara pemilih di tingkat bawah condong memilih ke SBY.
JK, kata Anies, juga tidak menawarkan perbedaan yang menonjol dibandingkan dengan SBY. Sedangkan untuk Megawati, Anies memberikan analisis menarik. Pemilih Megawati dinilai sangat tidak pede untuk memilihnya. Ini terlihat dari exit poll yang cukup rendah, sementara hasil quick count tinggi. "Ini berarti pemilih itu tidak pede saat memilih Mega," ungkapnya.
"Pasangan SBY-Boediono sukses mendapatkan 20 persen dari semua provinsi," kata Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia Denny JA di Jakarta, kemarin (8/7). Padahal, imbuh dia, UU Pilpres No 42/2008 hanya mensyaratkan minimal separuhnya atau 17 provinsi saja. Menurut Denny, diperbolehkannya penggunaan KTP untuk memilih justru menguntungkan SBY-Boediono. "Karena secara langsung juga ikut memperluas potensi pemilih mereka," ujarnya.
Dari hasil quick count Lingkaran Survei Indonesia Denny JA di 2.000 TPS, SBY-Boediono unggul dengan 60,15 persen. Perolehan ini juga tidak beda jauh dengan temuan Lembaga Survei Indonesia pimpinan Syaiful Mujani yang mendapati 60,85 persen memilih incumbent itu.
Begitu juga dengan hasil penghitungan cepat Cirus Surveyors Group, LP3ES, dan Metro TV. (data lengkap lihat grafis) Manager Public Affairs Lembaga Survei Indonesia Burhanuddin Muhtadi menuturkan, SBY-Boediono memang berhasil memperoleh minimal 20 persen suara yang diperebutkan di semua provinsi.
Bahkan, SBY-Boediono menjadi jawara di 30 provinsi. Kecuali Bali yang didominasi Megawati-Prabowo. Begitu juga Sulawesi Selatan dan Gorontalo yang dimenangkan JK-Wiranto. "Hampir seluruh pemilih di Aceh ternyata ke SBY-Boediono. Jumlahnya mencapai 93 persen," kata Burhan, begitu dia akrab disapa.
Perolehan SBY juga mencolok di Sumatra Barat (80 persen), Sumatra Utara (72 persen), DKI Jakarta (71 persen), dan Lampung (69 persen). Penghitungan cepat LSI ini dilakukan terhadap 2.116 TPS. Tapi, dalam prosesnya ada 11 TPS di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang tidak bisa mengirim data, karena ketiadaan sinyal telepon seluler. "Jadi, total suara masuk 99,48 persen," jelasnya.
Toleransi kesalahan (margin of error) pada quick count ini plus minus 1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Burhan menuturkan, putusan MK yang membolehkan penggunaan KTP untuk memilih menjadi kado demokrasi bagi seluruh rakyat. Putusan MK, jelas dia, akan meningkatkan legitimasi pilpres.
Karena protes terhadap pemilih yang tidak terdaftar di DPT sudah diakomodasi. "Secara politis, keputusan MK ini menguntungkan SBY. Karena sekarang sejatinya tidak ada lagi alasan bagi lawan-lawan politik SBY untuk menjadikan kecurangan sebagai kambing hitam," paparnya.
Burhan menyebut penggunaan KTP juga terbukti tidak mampu mengubah peta elektoral. Faktanya, ungkap dia, memang hanya sekitar 2,4 persen pemilih saja yang tidak terdaftar di DPT dan boleh menggunakan KTP. Kategori pemilih ini juga tidak bersifat diskriminatif ke salah satu pasangan calon saja.
Melainkan terdistribusi secara proporsional ke semua pasangan calon. "Semua kandidat sebenarnya sama-sama dirugikan oleh tidak profesionalnya KPU," ujar Burhan. Burhan menambahkan, sebagian besar swing voter yang jumlahnya mencapai 18,6 persen ternyata pada detik-detik terakhir menjatuhkan pilihan kepada Mega-Prabowo.
Swing voter, jelas dia, memang sebutan bagi pemilih yang tidak "die hard" atau terlalu partisan terhadap pasangan calon yang berlaga di pilpres atau tidak terikat dengan partai politik yang mendukung kandidat tertentu. "Saya menduga sosok Prabowo yang menarik perhatian mereka," katanya.
BELUM SUKA AGRESIF
Mengapa perolehan suara capres Jusuf Kalla (JK) jeblok? Mengapa dukungan sejumlah tokoh-tokoh agama kepada JK tak mampu mendongkrak perolehan suaranya? Ada beberapa faktor untuk menjawab pertanyaan ini. Menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris, JK dinilai terlambat memproklamasikan diri maju sebagai capres.
Ketua Umum Partai Golkar itu juga dianggap terlalu dini menampilkan diri sebagai sosok agresif dan kritis dalam konteks demokrasi di Indonesia. Dia menambahkan, seharusnya sejak awal JK berani mengumumkan diri sebagai capres. "Awalnya Pak JK masih berkeinginan berpasangan dengan Pak SBY.
Langkah dia memunculkan diri sebagai capres terlalu mepet. Lihat saja, baru berapa bulan," jelasnya. Gaung JK muncul ke publik sebagai capres juga baru dirasakan setelah pemilu legislatif. Dia menambahkan, mesin politik Golkar juga tidak bekerja efektif memperjuangkan JK.
Meskipun disadari, bahwa pemilihan presiden memiliki karakter berbeda dengan pemilu legislatif. "Kalau dulu pemilu tahun 1955 memang masih terpaku pada garis ideologi. Kalau sekarang lebih ketokohan. Mesin politiknya juga tidak efektif untuk ini," ungkapnya. Padahal JK memiliki potensi pendukung luar biasa. Di antaranya kedekatan dengan ulama yang memiliki basis massa.
Mengacu hasil pemilu legislatif, pemilih Golkar juga merata di seluruh tanah air yang menang di 14 provinsi. Di tataran pemikiran pemilih, kata Syamsudin, sudah telanjur terbentuk keberhasilan pemerintahan SBY. Di antaranya dua kali penurunan harga BBM, stabilitas keamanan dan pemberantasan korupsi yang merupakan kerja keras KPK. "Meskipun semuanya itu bukan prestasi, tapi sudah terbentuk di masyarakat," terangnya.
Analisis berbeda diungkapkan Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf. Dia menilai, bahwa pemilih di negara ini belum siap menerima tokoh yang agresif, kritis dan bicara tanpa tedeng aling-aling seperti yang melekat pada sosok JK. Saat ini, kata Maswadi, yang lebih disukai masyarakat adalah tokoh yang berbicara normatif, dan menjaga image. "Yang disuka memang yang begitu," ungkapnya.
JK, terang Maswadi, tak bisa menampilkan diri seperti sikap yang ditampilkan SBY selama ini. "Tentu tidak bisa JK tampil seperti SBY. Karakternya memang lugas seperti itu," jelasnya. Dia mengungkapkan, demokrasi Indonesia berbeda dengan di barat yang sangat maju. Namun, Maswadi menyadari bahwa pikiran pemilih itu akan terus maju. "Saya memprediksi, tahun 2019 baru bisa menerima sosok seperti Pak JK," terangnya.
Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan justru memandang perolehan suara JK dari perspektif yang lain. Menurut dia, suara JK dalam pilpres kali ini justru meningkat. Sebab, survei terhadap tingkat keterpilihan JK hanya sekitar 2 persen. Sedangkan Megawati yang dulunya hanya 19 persen kini juga meningkat. Tapi, kontribusi pertambahan suara diberikan oleh dukungan suara Parbowo Subianto.
Anies mengungkapkan bahwa keterpilihan SBY saat ini diibaratkan dengan membeli motor baru. "Sekarang begini, kalau motor lama itu masih baik, tidak rewel, apakah akan membeli motor yang baru?" terangnya. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap SBY juga masih tinggi. JK, kata Anies, selama ini hanya popular di masyarakat perkotaan. Sementara pemilih di tingkat bawah condong memilih ke SBY.
JK, kata Anies, juga tidak menawarkan perbedaan yang menonjol dibandingkan dengan SBY. Sedangkan untuk Megawati, Anies memberikan analisis menarik. Pemilih Megawati dinilai sangat tidak pede untuk memilihnya. Ini terlihat dari exit poll yang cukup rendah, sementara hasil quick count tinggi. "Ini berarti pemilih itu tidak pede saat memilih Mega," ungkapnya.