JAKARTA, KOMPAS.com — Institut Studi Arus Informasi (ISAI) meminta pemerintah dan DPR menunda pengesahan UU Rahasia Negara (UU RN) karena berpotensi memunculkan pemerintahan yang otoriter.

"Pendapat ISAI ini mengacu pada adanya akumulasi kekuasaan pada seorang presiden," kata Ahmad Faisol, Koordinator Program Advokasi, Riset dan Media Watch ISAI dalam Jumpa Pers di Jakarta, Rabu (5/8).

Menurut dia, isi UU RN tidak dimungkinkan adanya pengujian dan perlawanan atas penetapan rahasia negara. "Artinya, UU ini membuka kemungkinan presiden dan pemimpin lembaga negara untuk semena-mena menetapkan rahasia negara," ujarnya.

Kelemahan lain UU RN ini, ia melanjutkan, tampak dari pendefinisian rahasia negara yang terlalu luas. Rahasia negara tidak hanya yang bersifat strategis terkait keamanan nasional, tetapi juga mencakup rahasia demokrasi yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan.

Untuk itu, ISAI mengharapkan UU RN hanya mengatur informasi yang bersifat strategis dan terkait dengan perlindungan terhadap keamanan nasional. Juga tidak memberikan akumulasi kekuasaan pada presiden dengan membangun mekanisme pengawasan. "Selain itu, UU RN memberi sanksi terhadap pengelola informasi yang lalai sehingga informasi yang dikelolanya bocor. Ini tidak diatur," tandas Ahmad.

ONE

JAKARTA, KOMPAS.com - Idealnya UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan UU Rahasia Negara (UU RN), yang saat ini masih dibahas DPR, mesti menjadi alat yang dapat digunakan untuk melawan sifat misterius (arcana imperii) yang selama ini disandang Indonesia, sebagai musuh bersama.

"Negara misterius ini berlaku untuk Indonesia," kata Andi Wijayanto, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (5/8).

Menurut Andi, indikator Indonesia sebagai negara misterius tampak dari begitu mudahnya para pejabat negara memberi stempel suatu dokumen masuk kategori rahasia negara. Padahal RUU Rahasia Negara masih dibahas.

"Seharusnya aparat senang dengan tidak adanya UU Rahasia Negara," ungkap Andi. Jika nanti UU RN disahkan, maka pengelola rahasia negara akan menetapkan apakah suatu dokumen tergolong rahasia atau bisa dibuka ke publik.

"Di sinilah nanti peran dari UU KIP dan UU Rahasia Negara. Kita berharap negara kita tidak misterius lagi," tandas Andi.

ONE

Ini lah profil presiden yang baru saja Kita pilih ( aku sih menyontreng ibu-ibu )