VIVAnews - Kini giliran Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan bukti-bukti untuk melawan gugatan capres Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla. Bukti-bukti itu akan disampaikan di pengadilan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Selama ini KPU belum pernah melakukan perlawanan balik. Kami sudah mulai ada ke arah sana. KPU saatnya lakukan perlawanan," kata Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary, usai sidang sengketa Pemilu Presiden di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Agustus 2009.

Anshary sedikit membuka beberapa tudingan yang ditujukan kepada KPU, terutama soal Daftar Pemilih Tetap (DPT). Menurut Anshary, data DPT itu sudah riil dan yang sebenarnya. Data itu juga sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

"Data memang terkait pemilu legislatif, karena amanatnya bahwa DPS (Daftar Pemilih Sementara) Pilpres itu adalah DPT pemilu legislatif. Sehingga, datanya memang terkait," ujar dia.

Menurut Anshary, setelah semua proses dalam persidangan ini selesai maka KPU langsung menggelar rapat pleno. "Bagaimana riil-nya," ujar dia.

Seperti diketahui, kubu capres-cawapres JK-Wiranto membawa sedikitnya 55 bukti dugaan pelanggaran ke MK. Tim sukses Megawati-Prabowo menduga ada 28 juta suara yang harus dipertanggungjawabkan

VIVAnews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku sering dibombardir telah menggelar Pemilu dengan curang. Tudingan yang tidak hanya disampaikan dalam persidangan itu, dinilai tidak dapat dibuktikan.

"Selama ini juga ada yang menuduh tidak dalam sidang, KPU curang, dan lain-lain tapi itu tidak ada yang bisa membuktikan," kata Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary, usai sidang sengketa Pemilu Presiden di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Agustus 2009.

Maka itu, KPU merasa sudah saatnya segera mengeluarkan bukti-bukti kuat untuk menepis dugaan kecurangan. Menurut Anshary, pembuktian itu juga akan disampaikan KPU dalam sidang sengketa Pemilu Presiden di Mahkamah Konstitusi.

"Kami ada pikiran kesana, perlawanan balik. Nanti bentuknya seperti apa, menunggu sesuai kasusnya," ujar Anshary.

Seperti diketahui, kubu capres-cawapres JK-Wiranto membawa sedikitnya 55 bukti dugaan pelanggaran ke MK. Tim sukses Megawati-Prabowo menduga ada 28 juta suara yang harus dipertanggungjawabkan.

VIVAnews – Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary, menanggapi kritik tajam Badan Pengawas Bawaslu terkait kinerja selama pelaksanaan Pemilihan Presiden, Jumat 7 Agustus 2009.

Hafiz mengatakan fungsi lembaga Bawaslu ialah mengawasi setiap tahapan Pemilu. Jika badan ini berperan demikian, kata Hafiz, seharusnya tidak berposisi sebagai lembaga yang menunggu laporan karena hal itu kurang tepat.

“Kalau mengawasi ya datanglah. Masa kalau kami membuat kegiatan sedikit harus lapor. Kan Bawaslu bukan atasan kami,” kata Hafiz dalam persidangan sengketa Pemilihan Presiden di gedung MK.

Kritik balik Hafiz ini keluar karena dalam persidangan sehari sebelumnya Bawaslu mengatakan KPU tidak tranparan dalam memberi akses kepada Bawaslu. Contohnya, komisi pemilu sering terlambat melapor ke badan pengawas.

Bagi Hafiz posisi pandangan Bawaslu itu tidak tepat. Itu sebabnya dia ingin meluruskannya.

“Bawaslu harus aktif. Jangan dibolak-balik. Kesalahan ditimpakan ke kami semua,” katanya.

Dia berargumentasi bahwa dalam Undang-undang kewajiban Bawaslu-lah untuk mengawasi semua tahapan.

Sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden hari ini di MK telah memasuki tahapan pembuktian fisik. Sidang ini untuk menjabani gugatan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Megawati Soekarnoputri-Prabowo, dan Jusuf Kalla-Wiranto.

wah... kalo diulang bisa repot lagi ...
sebenere semua juga punya bukti kecurangan kok.
baik pasangan no 1, 2, 3, mereka masing2 punya bukti kecurangan dari lawan masing".