Kantor Menko Perekonomian mencatat di pergudangan daerah kabupaten (lini tiga), saat ini terjadi penumpukan urea nonsubsidi sampai 582 persen dari stok aman sebanyak 154,8 ribu ton. Artinya stok urea nonsubsidi di daerah jumlahnya berlebih sampai 900 ribu ton.

Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawadi mengatakan kelebihan stok terjadi karena pelemahan penggunaan pupuk nonsubsidi. Pelemahan permintaan misalnya terjadi pada perkebunan kelapa sawit. "Ini karena harga CPO kurang bagus," kata Edy di Departemen Keuangan, Kamis 13 Agustus 2009.

Kelebihan stok ini, menurut Edy, terpantau sejak sebulan terakhir.
Karena jumlahnya terlalu banyak dinilai bisa merugikan industri dan anggaran, terutama untuk menanggung biaya PSO termasuk biaya gudang dan bunga. Tapi kemudian pemerintah tidak serta merta memutuskan untuk ekspor kelebihan itu.

Edy menuturkan pemerintah masih menghitung perincian kebutuhan dalam negeri agar tetap bisa terjamin dan tidak terjadi kekurangan kalau nanti tiba-tiba dibutuhkan.

"Sedang dihitung pokja pupuk nasional karena perpupukan ini perlu suatu sistim yang solid yang tidak terkontaminasi kepentingan siapun kecuali kepentingan nasional," ujarnya.

Selain urea nonsubsidi yang menumpuk, sampai Juni lalu, penyerapan urea subsidi juga hanya mencapai 75 persen atau 2,9 juta ton dari perkiraan penggunaan tahun 2009. Sehingga diperkirakan sampai akhir tahun nanti, urea bersubsidi hanya akan teserap sebanyak 4,5 juta ton dari 5,5 juta ton target penyerapan tahun 2009.

"Artinya ada penghematan anggaran subsidi sampai 0,5 juta ton ini, tapi kelebihan ini juga belum diputuskan," katanya.

Kelebihan stok ini, menurut Edy, terpantau sejak sebulan terakhir.
Karena jumlahnya terlalu banyak dinilai bisa merugikan industri dan anggaran, terutama untuk menanggung biaya PSO termasuk biaya gudang dan bunga. Tapi kemudian pemerintah tidak serta merta memutuskan untuk ekspor kelebihan itu.