JAKARTA, KOMPAS.com — Selama empat jam lebih, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono berdiskusi tentang rencana aksi lima tahun mendatang di Puri Cikeas Indah, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/8). Rencana aksi itu terdiri dari penyusunan kabinet, program 100 hari, dan program lima tahun (2009-2014).

"Sekarang sedang disiapkan terus untuk semua itu. Tentu pertemuan kemarin belum selesai semua," ujar Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng, di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/8).

Andi tidak menjawab saat ditanya, apakah akan ada perombakan, perampingan, dan perbaikan kinerja anggota kabinet. "Semua Presiden terpilih yang tahu," ujarnya.

Dalam pidato penerimaan di Jakarta International Expo, Kemayoran, SBY mengemukakan akan memakai waktu dua bulan untuk membuat rencana aksi berisi pembentukan kabinet, program 100 hari, dan program lima tahun ke depan.

Untuk penyusunan kabinet, SBY mengemukakan akan memilih yang profesional dan karenanya bisa berasal dari kalangan partai atau nonpartai koalisi. SBY-Boediono didukung 24 partai koalisi. Partai nonkoalisi yang dibuka jalannya untuk bergabung adalah Partai Golkar, PDI-P, dan Gerindra.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih 2009-2014 Susilo Bambang Yudhoyono akan memanggil calon-calon menteri yang dianggap layak mengisi kabinet periode lima tahun mendatang setelah 1 Oktober 2009.

Dalam sambutannya pada acara buka puasa bersama di rumah Ketua DPR Agung Laksono, Jakarta, Sabtu (29/8), Yudhoyono mengatakan, saat ini bersama dengan Wakil Presiden terpilih, Boediono, ia masih menyusun langkah dan strategi pemerintahan untuk lima tahun mendatang, termasuk merancang program prioritas seratus hari pertama.

"Itu harus rampung sebelum 1 Oktober 2009. Dan baru setelah itu memanggil putra-putri bangsa terbaik untuk memperkuat pemerintahan mendatang. Tahapannya seperti itu," ujarnya.

SBY yang menghadiri acara buka puasa bersama dengan Pimpinan DPR dalam kapasitas sebagai presiden itu mengatakan, selama ini ia telah mencermati nama-nama beredar di media massa yang dinilai layak mengisi kabinet pemerintahan mendatang. "Calon-calon diunggulkan semuanya bagus-bagus. Kalau saya jumlah lebih dari seratus," ujarnya.

Menurut dia, cukup sulit memilih beberapa puluh nama terbaik dari 100 orang yang diunggulkan tersebut.

Bersamaan dengan pekerjaan menyusun rencana aksi pemerintahan mendatang, SBY mengatakan, ia juga meninjau kembali struktur kabinet yang ada sekarang guna melihat efektivitasnya. "Saya melihat ada kewenangan presiden sesuai UU untuk menyusun kabinet yang efektif. Oleh karena itu saya memastikan kementerian departemen itu memiliki fungsi yang tajam dan efektif," ujarnya.

SBY menginginkan agar di masa depan tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa ditangani oleh departemen mana pun. Sebaliknya, ia juga ingin agar satu masalah jangan sampai ditangani secara beramai-ramai oleh beberapa departemen.

Selain merencanakan pemerintahan untuk lima tahun ke depan, SBY mengatakan sebagai kepala negara ia juga masih fokus menyelesaikan pemerintahan periode sekarang hingga 20 Oktober 2009.

IMA
Sumber : Antara

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih 2009-2014 Susilo Bambang Yudhoyono memiliki sekitar 100 nama yang tengah dipertimbangkan masuk dalam kabinet. Namun, SBY baru akan memanggil calon-calon menteri yang dianggap layak mengisi kabinet periode lima tahun mendatang setelah 1 Oktober 2009.

Hal itu diungkapkan SBY dalam sambutannya pada acara buka puasa bersama di rumah Ketua DPR Agung Laksono, Jakarta, Sabtu (29/8). SBY datang ke acara itu dengan ditemani Ibu Ani Yudhoyono dan beberapa menteri, seperti Mendagri Mardiyanto, Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, dan Kepala Polda Metro Jaya Irjen (Pol) Wahyono.

Menurut SBY, saat ini bersama dengan wakil presiden terpilih, Boediono, ia masih menyusun langkah dan strategi pemerintahan untuk lima tahun mendatang. Salah satunya merancang program prioritas 100 hari pertama. "Hal itu harus rampung sebelum 1 Oktober 2009. Dan baru setelah itu memanggil putra-putri bangsa terbaik untuk memperkuat pemerintahan mendatang. Tahapannya seperti itu," ujarnya.

SBY mengatakan, selama ini ia telah mencermati nama-nama beredar di media massa yang dinilai layak mengisi kabinet pemerintahan mendatang. "Calon-calon diunggulkan semuanya bagus-bagus. Kalau saya jumlah lebih dari 100," tuturnya. Menurut dia, cukup sulit memilih beberapa puluh nama terbaik dari sekitar 100 orang yang diunggulkan masuk kabinet.

Bersamaan dengan pekerjaan menyusun rencana aksi pemerintahan mendatang, SBY mengatakan, ia juga meninjau kembali struktur kabinet yang ada sekarang guna melihat efektivitasnya. "Saya melihat ada kewenangan presiden sesuai UU untuk menyusun kabinet yang efektif. Oleh karena itu, saya memastikan kementerian departemen itu memiliki fungsi yang tajam dan efektif," ujarnya.

SBY menginginkan agar di masa depan tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa ditangani oleh departemen mana pun. Sebaliknya, ia juga ingin agar satu masalah jangan sampai ditangani secara beramai-ramai oleh beberapa departemen. Selain merencanakan pemerintahan untuk lima tahun ke depan, SBY mengatakan, sebagai kepala negara ia juga masih fokus menyelesaikan pemerintahan periode sekarang, bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, hingga 20 Oktober 2009.

Perhatikan perbatasan

Wakil Ketua Komisi I DPRYusron Ihza Mahendra menyarankan kepada pemerintahan SBY-Boediono agar membentuk kementerian khusus yang menangani masalah perbatasan. Yusron menganggap hal ini sangat penting guna memastikan kedaulatan teritorial Indonesia. "Amat urgent (penting dan mendesak) bagi pemerintah membentuk departemen atau kementerian urusan perbatasan dalam kabinet mendatang ini. Keberadaan departemen ini akan membuat masalah perbatasan tidak ditangani dengan cara disambi oleh departemen atau menteri itu dan ini, tetapi jelas ada departemennya dan jelas pula menteri yang in charge untuk urusan itu," kata Yusron di sela-sela acara buka puasa di rumah Agung Laksono.

Yusron menjelaskan, panjang wilayah Indonesia melebihi panjang jarak Tokyo-Singapura, dan bahkan mencapai sekitar seperdelapan keliling bumi. Hal itu membawa konsekuensi bahwa Indonesia harus berbatasan dengan banyak negara. Oleh karena itu, kata dia lagi, keberadaan departemen di atas merupakan hal yang lebih dari pantas.

"Indonesia merupakan pemilik beberapa selat strategis yang menjadi jalur lalu lintas internasional. Seharusnya Indonesia memperoleh keuntungan dari posisi itu, dan bukan marabahaya. Termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan sumber daya laut yang kita miliki, termasuk minyak yang diduga kuat bahwa depositnya masih amat banyak di wilayah laut kita," papar Yusron. Fakta yang terjadi, katanya lagi, tak jarang justru sebaliknya.

Penyelundupan dan bahkan pencurian justru sering terjadi di laut. Pulau-pulau kecil kita pun rawan dari penyusupan serta menjadi incaran negara atau bangsa lain. Selama ini pendekatan masalah perbatasan cenderung bersifat kewilayahan menurut apa adanya serta cenderung melupakan bahwa tidak sedikit dari wilayah perbatasan itu, baik berupa pulau maupun daratan, sesungguhnya ada penghuninya, termasuk Pulau Miangas di dekat Filipina.

"Jika Kementerian Urusan Perbatasan berdiri dan bekerja sama dengan departemen lain membangun jalan di sepanjang perbatasan dengan Kalimantan bagian utara, misalnya, serta mengembangkan perkebunan dengan melibatkan penduduk sekitar, maka kita bukan saja mengamankan perbatasan, tapi sekaligus pula menyejahterakan rakyat di daerah itu," paparnya. "Jadi, kita tidak cukup hanya ribut-ribut, misalnya dengan Malaysia, dalam masalah budaya dan perbatasan," kata Yusron. (yat)

Sumber : Persda Network

JAKARTA, KOMPAS.com — Kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyusun kabinet pemerintahan yang baru untuk periode 2009-2014 sudah mendekati final, setelah SBY melakukan pembicaraan dengan sejumlah partai politik.

"Kabinet mendekati final. Pembicaraan dengan partai sudah selesai, tetapi penilaian terhadap menteri berprestasi pada kabinet kali ini juga menjadi pertimbangan SBY untuk menyusun kabinetnya," kata seorang yang dekat dengan SBY di Jakarta, Sabtu (5/9).

Menurut sumber itu, SBY telah melakukan pembicaraan dengan sejumlah partai politik termasuk dengan Partai Golkar, PDI-P, dan Gerindra untuk membentuk kabinet yang kuat secara kerja dan politik.

Menurut sumber itu, masuknya nama calon menteri dari Partai Golkar, PDI-P, dan Gerindra merupakan upaya SBY untuk menciptakan stabilitas politik di dalam dan di luar parlemen sehingga bisa menjadi sumber percepatan kebangkitan Indonesia.

"Partai yang memenuhi electoral threshold diberi kesempatan proporsional untuk bersama bekerja keras menuju Indonesia yang dicita-citakan. Selain itu juga untuk menciptakan persaingan yang normal antarpartai ke arah persaingan yang sehat untuk 2014," katanya.

Berikut ini nama-nama penggawa kabinet yang baru (isu):

Partai Golkar:

1. Agung Laksono
2. Muladi
3. Andi Mattalata
4. Erlangga Hartarto

PDI-P:

5. Pramono Anung
6. Puan Maharani

Partai Gerindra:

7. Prabowo Subianto

Wajah lama:

8. Purnomo Yusgiantoro
9. Bachtiar Chamsyah
10. Taufik Effendi
11. Hatta Rajasa
12. Mardiyanto
13. Hasan Wirajuda
14. Sri Mulyani Indrawati
15. Mari Elka Pangestu
16. Anton Apriyantono
17. MS Kaban
18. Jusman Syafei Djamal
19. Adhyaksa Dault
20. Fredy Numbery
21. Siti Fadillah Supari
22. Joko Kirmanto
23. Bambang Sudibyo
24. Jero Wacik
25. Meutia Hatta
26. Lukman Edy
27. Mohammad Nuh
28. Sofyan Jalil

Wajah baru:

29. Djoko Suyanto (mantan Panglima TNI)
30. Joyo Winoto (Kepala Badan Pertanahan Nasional)
31. MS Hidayat (Ketua Umum DPP Kadin)
32. Darwin Z Saleh (Ketua Bidang Ekonomi Partai Demokrat)
33. Soetanto (mantan Kapolri)
34. Hermanto Dardak (Dirjen Departemen PU)
35. Hidayat Nurwahid (PKS)
36. Muhaimin Iskandar (PKB)
37. Kurdi Mustofa (Staf Khusus Presiden)
38. Tifatul Sembiring (Presiden PKS)
39. Andi Arif (Sekjen Jaringan Nusantara)
40. Siti Nurbaya (Sekjen DPD)
41. Arif Afandi (Wakil Wali Kota Surabaya)
42. Velix Wanggai (tokoh Papua)
43. Andi Mallarangeng (Juru Bicara Presiden)
44. Roestanto Wahidi Dirdjojuwono (Partai Demokrat)
45. Cahyana Ahmad Djayadi (Dirjen Kominfo)

Sumber : ANT

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono, tengah menyusun pakta integritas yang mencakup mekanisme evaluasi atas kinerja anggota kabinet. Namun, seleksi anggota kabinet baru dilakukan setelah dokumen rencana aksi dan program kerja selesai pada 1 Oktober 2009.

Seusai berbuka puasa bersama pengurus pusat dan kader Partai Demokrat di kediamannya di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (5/9), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mengungkapkan, sampai saat ini ia belum membuat kesepakatan tentang pembagian posisi di kabinet dengan partai politik koalisi pendukung pencalonannya ataupun partai nonkoalisi.

SBY menjelaskan, dalam pakta integritas yang akan ditandatangani calon anggota kabinet terdapat kesepakatan untuk menerima evaluasi kinerja setahun pertama masa kerja mereka. Evaluasi berikutnya dilakukan setelah dua setengah tahun masa kerja. Pada setiap evaluasi tersebut akan ditentukan, apakah menteri itu bisa terus bergabung di kabinet atau tidak.

”Saya tak suka melakukan reshuffle (perombakan kabinet), tetapi manakala harus dilakukan, akan saya lakukan. Ada yang mengatakan, SBY tidak akan berani melakukan reshuffle. Saya akan lakukan kalau saya anggap akan mengganggu jalannya pemerintah atau yang bersangkutan lebih tepat di tempat lain,” ujarnya lagi.

SBY menegaskan, sampai saat ini penyusunan kabinet mendatang belum dilakukan. Ia bersama Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat juga belum memutuskan siapa yang akan dicalonkan menjadi Ketua DPR meskipun terdapat beberapa nomine.

Menurut SBY, kabinet mendatang akan mengakomodasi representasi kemajemukan, keterwakilan partai yang membentuk koalisi, dan kesetaraan jender. Namun, hal itu dipertimbangkan tanpa menyingkirkan faktor integritas, kapasitas, akseptabilitas, pengetahuan, dan pengalaman calon anggota kabinet.

”Kita bersama dengan parpol yang sama-sama berjuang ataupun dengan parpol yang tidak sama-sama berjuang. Saya belum melakukan manuver atau power sharing (pembagian kekuasaan), dan sebagainya. Belum. Jangan terkecoh. Kalau ada yang ingin berkomunikasi dengan Partai Demokrat, silakan. Namun, belum ada yang namanya kontrak yang saya bikin sekarang ini untuk menuju 20 Oktober nanti,” ujarnya lagi.

Oleh karena itu, SBY berharap parpol anggota koalisi tak merasa ditinggalkannya. ”Jangan ada salah pengertian,” lanjutnya.

Jangan komentar

Pada kesempatan yang sama, SBY juga meminta keluarga besar Partai Demokrat untuk tidak banyak memberikan pernyataan terkait penyusunan kabinet. ”Jangan terlalu banyak berkomentar, terutama di media massa. Apalagi kalau itu di luar otoritas dan urusannya. Meskipun niatnya baik, bisa menimbulkan kekisruhan politik,” ujarnya.

Ia meminta kader Demokrat tidak menjadi broker politik dan mengobral janji untuk menyukseskan seseorang menjadi anggota kabinet. ”Saya tak memerlukan broker politik,” kata SBY.

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu juga meminta kadernya tak saling fitnah dan saling jegal. Diakui SBY, sesekali ia juga menerima pengaduan tentang keburukan atau ketidaktepatan seseorang untuk dipilih. ”Di mata saya, yang jelek yang mengadu itu,” katanya. (day)

Sumber : Kompas Cetak