VIVAnews - Pengadilan Kerajaan Inggris pada 10 Juni 2009 menolak permohonan intervensi dari pemerintah Indonesia dalam pencairan uang 36 juta euro oleh Garnet Investment, perusahaan milik Tommy, melawan BNP Paribas.

Dihubungi terpisah, Jaksa Pengacara Negara (JPN), Yoseph Suardi Sabda mengaku belum tahu keputusan tersebut. "Saya masih di luar kota. Barangkali [putusan] itu benar, kemarin ada wartawan membacakannya pada saya," kata dia ketika dihubungi VIVAnews, Kamis 27 Agustus 2009.

Lalu, apa yang akan dilakukan kejaksaan? Menurut Yoseph, sebagai pelaksana di lapangan, dia menyerahkan keputusan tersebut pada Jaksa Agung. "Terserah, saya hanya pelaksana lapangan. Apakah akan PK, apa ada perkara baru, atau give up, terserah," kata dia.

Yoseph pun mengaku tak tahu apakah dia akan ditunjuk jadi pelaksana lapangan kembali. Sebab, pada 1 Oktober 2009 nanti dia akan memasuki masa pensiun.

Diakuinya, kendala utama yang dihadapi pemerintah justru persoalan hukum di dalam negeri. "Di Indonesia, kasus Vista Bella kita kalah di tingkat pertama [meski belum berkekuatan hukum tetap], di Inggris yang namanya putusan di tingkat pertama sudah berkekuatan hukum tetap," tambah dia.

Uang Tommy yang bercokol di BNP Paribas sebelumnya dibekukan atas permintaan pemerintah Indonesia. Pemerintah melalui Kejaksaan Agung menuduh uang tersebut dikumpulkan dari berbagai tindakan ilegal ketika ayah Tommy, Soeharto, menjabat Presiden.

Namun di tingkat banding pembekuan tersebut dicabut pada Januari 2009. Pengadilan Tinggi Guernsey, Inggris lantas mengijinkan kejakasaan untuk mengajukan kasasi (appeal).

Namun usaha itu gagal, putusan kasasi justru membuat pemerintah tak bisa menyentuh uang Tommy.

VIVAnews - Pengadilan Kerajaan Inggris menolak permohonan intervensi dari pemerintah Indonesia dalam pencairan uang 36 juta euro oleh Garnet Investment, perusahaan milik Tommy Soeharto, melawan BNP Paribas. Apa tindakan Kejaksaan Agung selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN)?

"Kami akan koordinasi secara internal dulu. Upaya hukum apa yang bisa dilakukan untuk melawan kembali," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Jasman Panjaitan, Kamis 27 Agustus 2009.

Jasman menjelaskan putusan itu dikeluarkan pengadilan Inggris setingkat pengadilan tinggi. "Kami akan pelajari sistim hukum di sana apakah memungkinkan adanya upaya kasasi seperti di Indonesia," jelasnya.

Hal itu, kata Jasman, menjadi salah satu upaya yang sedang ditelusuri. "Sampai saat ini, kami belum menerima putusan dari pengadilan itu," tambahnya.

VIVAnews - Kejaksaan Agung selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) kembali kalah di Pengadilan Guernsey Inggris terkait uang Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto di BNP Paribas sebesar 36 juta euro. Kejaksaan siapkan dua upaya hukum melawan Tommy kembali.

Pertama, kata Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Edwin P Situmorang, JPN akan mengupayakan peninjauan kembali (PK). Pasalnya, kata dia, putusan yang kembali menolak intervensi Indonesia dalam pemblokiran aset Tommy itu ada di tingkat kasasi Mahkamah Agung.

"Meski tidak diatur secara teoritis dalam hukum acara di sana, tapi dalam praktik bisa diterima oleh pengadilan di Inggris," jelas Edwin kepada wartawan, Kamis 27 Agustus 2009. "Tentu saja, kaki harus bisa berikan argumentasi hukum untuk itu."

Upaya kedua, sambungnya, dengan kerja sama hukum Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Kejaksaan Agung di Inggris. "Isinya permintaan untuk reksa bantuan hukum pidana," jelasnya.

Jaksa Agung Hendarman Supandji sudah menjajagi peluang hukum ini. "Agar bisa terwujud, dalam tiga bulan kedepan kita harus buktikan ke Jaksa Agung sana bahwa di Indonesia ada proses itu," jelasnya. "Kita lihat saja."

Sementara ini, kata Edwin, Kejaksaan akan mempelajari putusan Pengadilan Inggris itu. "Sampai sekarang kami belum dapat salinan putusan."

Jakarta - Pemerintah Indonesia dinyatakan kalah dalam putusan Pengadilan Kerajaan Inggris (Court of Buckingham Palace) terkait pencairan uang Tommy Soeharto di Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas. Atas putusan itu, pihak Tommy meminta pemerintah menaati putusan tersebut.

"Iya, sudah menang dan selesai. Putusan harus ditaati," kata kuasa hukum Tommy, Otto Cornelis Kaligis saat dihubungi detikcom, Kamis (27/8/2009).

Menurut Kaligis, upaya hukum yang dilakukan Kejagung selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) tidak bisa dilakukan. Hal ini dikarenakan pengadilan di London tidak mengenal langka hukum berupa PK atas penolakan appeal (kasasi).

"Tidak kenal PK di London. Itu putusan ratu. Sudah final," ungkapnya.

Sebelumnya, berdasarkan putusan Court at Buckingham Palace menolak intervensi pemerintah Indonesia untuk pencairan uang Tommy 36 euro atau sekitar Rp 514 miliar. Putusan pada 10 Juni 2009 ini menguatkan putusan pengadilan Guernsey yang menerima permohonan banding Garnet Investmen pada 9 Januari 2009.

Kejagung sendiri mengaku akan mengambil lagkah hukum selanjutnya dengan mengajukan PK atas aspek perdata. Langkah lain yakni berkomuniksai dengan Finance Intelijen Service (FIS) untuk meminta agar pemblokiran itu tetap dilanjutkan. Hal ini dilakukan dengan menjajaki, adanya perjanjian MLA (Mutual Legal Assistence) untuk reksa bantuan pidana dengan kejaksaan di London.

(nov/lrn)

kl menang di pengadilan berarti tommy ga jahat dong.