JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi I DPR, Yusron Ihza Mahendra, menyatakan, transaksi perdagangan senjata antara PT Pindad dan Israel tidak dapat dibenarkan dan dianggap ilegal.

"Kalau legal, mengapa Filipina harus melakukan penangkapan?" ucapnya menanggapi penahanan kapal berisi senjata terkait dugaan adanya perdagangan senjata dengan Israel di Jakarta, Sabtu (29/8).

Yusron menjelaskan, temuan perdagangan senjata tersebut tidak dapat dibenarkan mengingat senjata merupakan komoditas strategis yang tidak bisa diperjualbelikan dengan bebas. Selain itu, Indonesia hingga saat ini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Untuk itu, kata dia, saat agenda sidang Komisi I dengan jajaran Menkopolhukam yang telah disusun pada Selasa (1/9) mendatang, Komisi I akan mengangkat masalah tersebut untuk dipertanyakan kepada pihak pemerintah. "Kita juga akan desak pemerintah mengambil langkah tegas," ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, Komisi I juga akan mendesak pihak kepolisian serta pihak-pihak terkait agar melakukan penyelidikan mengingat temuan senjata tersebut merupakan masalah serius. "Tentu saja peristiwa ini ada pelakunya," katanya.

Seperti diberitakan, pihak keamanan Filipina menemukan lima peti senjata dengan merek dagang Israel buatan PT Pindad Indonesia dalam satu kapal dengan bendera Panama.

C8-09

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara PT Pindad Timbul Sitompul tegas membantah adanya dugaan senjata yang diproduksi Pindad sudah dijual ke Israel. Timbul menyatakan, dugaan itu salah apalagi, pemerintah Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara Israel.

"Jadi, saya tegaskan, tidak ada senjata yang kami produksi (PT Pindad) yang pernah dijual ke Israel. Ke para teroris pun tidak. Kalau ke Filipina dan ke Mali, memang kami membenarkan adanya penjualan senjata dan itu sudah sesuai dengan prosedur resmi," kata Timbul.

Timbul kemudian menguraikan, senjata milik PT Pindad yang dijual ke Filipina berjumlah 10 buah berjenis pistol PS. Senjata itu sedianya akan untuk organisasi persatuan olahraga tembak Filipina. "Kalau di Indonesia istilahnya Perbakin. Jadi, penjualan itu resmi, bukan ilegal. Sementara untuk penjualan ke pemerintah Mali, berjumlah 100 unit senjata laras panjang dengan tipe SS VI," Timbul menjelaskan.

"Nah, pihak yang membawa senjata milik kami itu, memang kami akui tertangkap di Filipina. Kapal Panama 'Capt Ufuk' itu memang membawa senjata untuk Mali juga. Saat pembelian, yang menentukan dengan apa senjata itu dibawa adalah pihak pembeli, bukan kami. Mungkin, pihak kapal tidak memberitahu ke pemerintah Filipina bahwa ada senjata yang juga diperuntukkan untuk pemerintah Mali sehingga tertangkap. Saya rasa, ada kesalahan prosedur soal pengiriman senjata dan bukan kesalahan dari kami," Timbul Sitompul menjelaskan lagi.

Ia kemudian menegaskan kembali, penjualan senjata bukanlah perkara yang gampang, meski hanya dijual hanya satu pucuk. Prosedurnya sangat ketat dan harus diketahui oleh pemerintah, dalam hal ini pihak Departemen Pertahanan.

Tidak sembarangan untuk bisa melakukan penjualan senjata, prosedurnya sangat ketat dan disertai dokumen-dokumen yang harus diketahui oleh negara. Satu senjata saja dijual oleh kami, itu perlu ijin yang ketat. Jadi, saya berharap soal tertangkapnya kapal di Filipina yang mengangkut senjata kami yang dijual ke Filipina dan Mali, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik. Karena mungkin, ada prosedur dari pihak pembeli yang tidak melapor dulu ke pemerintah Filipina sehingga tertangkap," tandas Timbul Sitompul. (Persda Network/yat)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta mengusut penyitaan senjata buatan PT Pindad oleh aparat Filipina. ”Ini harus diusut,” kata anggota Komisi I DPR, Yusron Ihza Mahendra, dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (29/8).

Ia mengemukakan agar instansi terkait, seperti Departemen Pertahanan, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, dan Badan Pemeriksa Keuangan, melakukan koordinasi dalam pengusutan itu. ”Agar jelas apakah pengiriman itu legal atau tidak,” kata Yusron. ”Filipina tidak mungkin mempermasalahkan pengiriman senjata itu jika PT Pindad memiliki dokumen yang lengkap.”

Petugas Bea dan Cukai Filipina menahan sebuah kapal kargo berbendera Panama bernama Capt Ufuk di lepas Pantai Mariveles, Bataan, Kamis (20/8).

Petugas Filipina menemukan 50 senapan buatan Pindad jenis SS1-V1 dan beberapa perlengkapan militer lainnya. Petugas juga menemukan 10 peti kayu kosong. Mereka menduga sebagian isi peti itu sudah sempat dibongkar sebelum ketahuan aparat.

Milik negara

Pada Jumat sore, Biro Penegakan Hukum Kepabeanan Filipina (Bureau of Customs Enforcement Group) meminta izin dari Kepolisian Nasional Filipina (PNP). Tujuannya adalah agar senjata selundupan itu bisa dipakai sebagai alat bagi polisi kepabeanan. ”Jika izin diberikan, keberadaan senjata itu akan menolong lembaga kami,” kata Wakil Ketua Komisi Kepabeanan Filipina Horacio Suansing Junior di Manila sebagaimana dikutip situs Manila Bulletin.

Senjata-senjata itu kini ada dalam pengawasan polisi kepabeanan Filipina.

Kepala Divisi Polisi Kepabeanan Filipina Jose Yuchongco, yang juga Wakil Direktur Penegakan Hukum Kepabeanan dan Jasa Keamanan (Customs Enforcement and Security Service), mengatakan, setiap senjata yang disita otomatis menjadi milik negara.

Kepala Komisi Kepabeanan Filipina Napoleon Morales telah memerintahkan kapten kapal, warga Afrika Selatan, dan 13 awaknya warga negara Georgia dibawa ke Pier 15 di Manila dari Bataan, lokasi kapal itu sekarang berada.

Di Jakarta, Jumat, juru bicara PT Pindad, Timbul Sitompul, mengatakan, senjata yang ditemukan di Filipina adalah pesanan dari Pemerintah Filipina. ”Filipina memesan senjata jenis pistol P2 sebanyak sepuluh unit,” katanya.

Seluruh pemesanan dan pengiriman barang telah melalui persetujuan dan referensi dari negara pemesan. Seluruh pemesanan senjata telah dilengkapi surat kontrak dari negara pengimpor, mendapat referensi dan persetujuan dari TNI, serta izin ekspor Departemen Pertahanan. ”Prosedur itu telah kami lakukan untuk setiap ekspor senjata ke negara mana pun,” kata Timbul.

Dugaan penyelundupan senjata muncul karena sistem pengiriman senjata menggunakan mekanisme freight on board. Dengan mekanisme ini, kapal yang digunakan ditentukan si pemesan, dalam hal ini Filipina. Namun, ternyata kapal itu berbendera Panama.

”Jadi, kita tidak tahu kapal itu dipesan dari mana oleh Filipina, yang jelas pesanan senjata untuk Filipina diangkut dengan dokumen resmi. Ketika sampai di Filipina, kemungkinan belum dikonfirmasi pemilik kapal tentang keberadaan senjata lain, selain untuk Filipina,” ujar Timbul. Di kapal itu, katanya, juga ada senjata buatan Pindad yang akan dikirim ke Mali.

PT Pindad telah meminta bantuan Atase Pertahanan RI di Filipina dan Mali untuk mengklarifikasi hal tersebut sekaligus memastikan keberadaan senjata- senjata yang telah dipesan.

”Kami masih menunggu klarifikasi dari perwakilan Pemerintah RI di dua negara itu tentang keberadaan senjata yang dipesan dari kami,” kata Timbul.

Pihak Departemen Luar Negeri (Deplu) Indonesia mengatakan, Pemerintah Indonesia sedang menanti konfirmasi dari Pemerintah Filipina tentang apakah senjata yang ditemukan aparat Filipina pekan lalu dari kapal berbendera Panama sebagai buatan PT Pindad Indonesia atau tidak.

”Memang ditemukan lima peti senjata yang tercampur. Jadi, sedang dipastikan apakah itu betul buatan Indonesia atau tidak,” kata Juru Bicara Deplu Teuku Faizasyah di Jakarta.

Apabila itu benar senjata buatan PT Pindad Indonesia, katanya, Deplu akan melakukan pengecekan ke pihak terkait apakah ada suatu perjanjian ekspor antara PT Pindad dan Filipina.

Ketua Intelijen Kepabeanan dan Jasa Penyelidik Filipina Fernandino Tuason mengatakan, nilai senjata itu sekitar 25 juta peso (Rp 1,2 miliar).

Tuason menambahkan, sejumlah politisi telah memesan senjata dari sindikat internasional untuk pengamanan selama pemilu parlemen pada tahun 2010. Pesanan itu adalah untuk senjata jenis Galil buatan Israel,” kata Tuason kepada harian Philippine Daily Inquirer.

Pemilu Filipina pada umumnya sarat dengan aksi-aksi pembunuhan terhadap musuh-musuh politik. ”Namun, kita tidak menutup kemungkinan jika senjata itu bertujuan untuk mendestabilisasi pemerintahan atau terorisme,” katanya.

Tuason menambahkan, dari informasi yang didapat, senjata itu adalah pesanan dari Israel, Namun, kata Tuason, temuan di Mariveles itu adalah senjata buatan Indonesia.

Dokumen menyebutkan, kapal berbobot 2.400 ton itu berasal dari Turki serta sempat singgah di Malaysia dan Indonesia.

Kecurigaan terhadap kapal itu adalah karena berlabuh sekitar 500 meter di lepas pantai pelabuhan Mariveles. Setelah itu, ada aktivitas yang mencurigakan di sekitar kapal tersebut. Faktor lain, kapal itu tidak memberi tahu jam kedatangan 48 jam sebelum berlabuh. (REUTERS/AP/AFP/MON/Antara)

Sumber : Kompas Cetak

BANDUNG, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Pindad (Persero) Adik Avianto Soedarsono meminta agen perusahaannya yang berada di Filipina untuk meneruskan pengiriman 100 pucuk senjata SS-1 V1 ke Mali, Afrika. Alasannya, dokumen jual beli serta pengiriman senjata serbu itu telah memenuhi persyaratan.

Agen kami di Filipina mengupayakan agar otoritas di sana mengembalikan senjata yang disita. "Selanjutnya senjata-senjata itu akan dikirim ke negara tujuan," katanya, Minggu (30/8), yang ketika dihubungi dari Bandung sedang berada di Malang, Jawa Timur.

Namun, sampai saat ini Adik belum menerima laporan detil dari agen perusahaannya di Filipina tentang kondisi senjata yang disita serta kemungkinan untuk melanjutkan pengiriman ke Mali.

Adik menjelaskan, pemberitaan yang beredar beberapa terakhir tentang dugaan penyelundupan senjata ke Filipina terkesan menyudutkan PT Pindad. Ia berpendapat, peristiwa itu terjadi hanya karena persoalan kelalaian melapor.

"Saat kapal pengirim transit ke Filipina, agen di sana tidak segera melapor sehingga menimbulkan kecurigaan otoritas setempat," ujarnya.

Dokumen pengiriman dan izin jual beli senjata itu pun telah melengkapi persyaratan dan sepengetahuan dari Departemen Pertahanan RI.

Sebanyak 100 pucuk SS V1 tujuan Mali yang disita pemerintah Filipina pada Kamis, akhir pekan lalu, berada dalam satu paket pengiriman dengan 10 pucuk pistol P2 buatan Pindad yang dipesan oleh Philipine Shooting Club.

Juru bicara PT Pindad Timbul Sitompul menambahkan, nilai total transaksi jual beli senjata dengan Mali dan Filipina sekitar Rp 870 juta. Rinciannya, harga satuan SS V1 sekitar Rp 8 juta, sedangkan untuk pistol P2 Rp 6 juta.

Timbul memperkirakan, dugaan penyelundupan mencuat dan menjadi isu sensitif di Filipina karena negara itu sedang menghadapi pemilihan umum. Peredaran senjata api yang bisa saja mengancam kemanan negara sedang menjadi perhatian penting.

Sepi order
Ekspor senjata buatan PT Pindad ke luar negeri, kata Adik, dilakukan karena sepinya pembelian dari dalam negeri. Sebagai perusahaan monopoli yang menguasai produksi senjata di dalam negeri, PT Pindad mengaku kekurangan order. Pelanggan tetap Pindad adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia.

"Sepanjang tahun 2008, tidak ada pesanan senjata dari TNI/Polri. Padahal, sebagai sebuah Persero, kami harus menghidupi sekitar 3.000 pekerja," katanya.

"Selama tidak ada pesanan senjata, mesin-mesin produksi yang menganggur harus tetap dirawat. Mesin kami tidak bisa dipakai membuat produk lain, seperti televisi, misalnya. Akibatnya, ada kapasitas menganggur ( idle capacity) yang bisa merugikan perusahaan miliaran rupiah," ujarnya.

Rendahnya order, lanjut Adik, turut menurunkan profit perusahaan dan memengaruhi remunerasi karyawan. Hal itu juga berdampak buruk pada upaya peningkatan teknologi persenjataan.

Menurut catatannya, pada 2008 PT Pindad masih mencatat untung Rp 6 miliar. "Itu lebih banyak tertolong karena ada pesanan panser senilai Rp 1 triliun dari Dephan," ujarnya.

REK

JAKARTA, KOMPAS.com — Departemen Pertahanan dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia menegaskan, proses ekspor beberapa jenis senjata ke Filipina dan Mali sudah dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur legal yang telah ditetapkan. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Senin (31/8), saat mengikuti rapat kerja antara Komisi I serta para menteri dan pejabat negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Menurut Juwono, Dephan memberi kewenangan kepada PT Pindad untuk mengekspor senjata-senjata buatan mereka ke sejumlah negara, yang sebelumnya terlebih dahulu disetujui oleh Mabes TNI lewat mekanisme pengesahan keamanan yang dibuat Asisten Intelijen (Asintel) Panglima TNI. "Rekomendasi yang diberikan Dephan ke PT Pindad dalam hal izin produksi, ekspor dan impor, serta agen distributor barang dan jasa militer di lingkungan Dephan dan Mabes TNI," ujar Juwono.

Dalam kasus kali ini, rekomendasi, menurut Juwono, diberikan Dephan berdasarkan pengesahan keamanan Mabes TNI, sejak Desember 2008 untuk ekspor 100 pucuk senjata jenis SS1 V1 ke negara Mali dan 10 pucuk pistol jenis P2 ke Filipina untuk perkumpulan olahraga petembak di negara itu.

Setelah itu, tambah Juwono, Asintel Panglima TNI kemudian mengeluarkan pengesahan keamanan pada Januari 2009, yang kemudian diikuti dengan penerbitan rekomendasi izin ekspor bagi PT Pindad pada 20 Januari 2009 dan 12 Juni 2009 untuk masing-masing jenis senjata yang dipesan itu.

Dalam kesempatan sama, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menjelaskan, pihaknya sekadar berwenang memberi pengesahan keamanan untuk setiap rencana ekspor senjata ke negara-negara, yang terlebih dahulu juga dipastikan tidak bermasalah. "Semakin banyak permintaan, semakin banyak orang mau beli kan semakin bagus. Asal persyaratannya dipenuhi, permintaan dan negara pengguna akhirnya jelas, lalu sesuai prosedur pengecekan. Kalau soal prosedur ekspor, pengiriman, dan apakah setelah di negara pemesan mereka mau jual lagi, semua itu bukan urusan TNI," tambah Djoko.

Lebih lanjut, sejumlah anggota Komisi I mempertanyakan ekspor senjata ke dua negara itu, yang berujung persoalan. Mereka antara lain Andreas Pareira (Fraksi PDI-P), Hajriyanto Y Thohari dan Yusrin Nasution (Fraksi Partai Golkar), Abdillah Toha (Fraksi Partai Amanat Nasional), dan Wakil Ketua Komisi I DPR Yusron Ihza Mahendra. Yusrin meminta pemerintah segera memperjelas dan menuntaskan persoalan ini terutama terkait hubungannya dengan antarnegara, terutama dengan Filipina. Hal itu harus segera dilakukan karena, jika tidak, dikhawatirkan bakal memicu masalah baru. Wanti-wanti senada juga dilontarkan Abdillah Toha.

DWA

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT Pindad (Persero) Adik Avianto Soedarsono mengatakan, pihaknya melakukan ekspor produk persenjataan guna kelangsungan hidup. "Dengan ekspor, ada kesempatan melakukan modernisasi alat-alat yang sudah berusia 26 tahun, juga meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujar Adik kepada para wartawan, Selasa (1/9) di Departemen Pertahanan RI, Jakarta.

PT Pindad sendiri telah melakukan ekspor selama 10 tahun belakangan ini. Adik mengakui adanya keuntungan yang cukup dari transaksi jual-beli senjata tersebut. Nilai transaksi penjualan senjata kepada Filipina dan Mali baru-baru ini dapat mencapai Rp 1 miliar. Itu pun masih produk contoh.

Diharapkan, setelah produk tersebut digunakan, akan ada pesanan susulan dari negara tersebut. Selama ini pelanggan tetap PT Pindad di Indonesia hanyalah Mabes TNI dan Mabes Polri. Dengan demikian, pembelian dalam negeri tergolong sepi. Padahal, selama tidak ada pesanan senjata, mesin produksi yang menganggur harus tetap dirawat.

"Mesin kami tidak bisa dipakai membuat produk lain, seperti televisi. Akibatnya, ada kapasitas menganggur yang bisa merugikan perusahaan miliaran rupiah," kata Adik dalam sebuah kesempatan.

HIN