BANGKOK, KOMPAS.com - Kabinet Thailand hari Selasa (15/9) menyetujui diterapkannya Undang- Undang Keamanan Khusus guna mengantisipasi demonstrasi besar-besaran yang kemungkinan akan digelar pendukung mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra akhir pekan ini.

Penggunaan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri (Internal Security Act/ISA) ini memungkinkan aparat keamanan Thailand membatasi ruang gerak para demonstran. Bahkan jika perlu bertindak cepat kalau-kalau kelompok anti-pemerintah— yang menamakan diri Front Persatuan untuk Demokrasi Melawan Kediktatoran (UDD) yang juga dikenal sebagai kelompok Kaus Merah pendukung Thaksin—melakukan tindak kekerasan anarki dalam aksi demo mereka akhir pekan ini.

Kabinet menyetujui diberlakukannya Undang-Undang Keamanan Khusus ini selama lima hari, mulai Jumat (18/9), di distrik sekitar kantor Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva. ”Kami ingin memastikan bahwa kami berniat menyelesaikan persoalan itu dengan segera bila perlu,” kata juru bicara pemerintah, Supachai Jaisamuth.

Demonstrasi antipemerintah oleh demonstran Kaus Merah hari Sabtu ini di Bangkok diperkirakan bakal menjadi aksi demo terbesar, sejak aksi unjuk rasa yang membuat 120 orang cedera di luar Kantor PM Abhisit April lalu.

Jubir pemerintah yang lain, Panitan Wattanayagorn, mengatakan undang-undang itu akan diberlakukan karena demonstrasi itu kemungkinan besar akan menjadi kekacauan politik.

”Undang-undang ini akan menjamin keamanan para demonstran sekaligus mengizinkan kami untuk mengontrol keadaan. Polisi harus menjadi pasukan inti dengan militer bertindak sebagai asisten dan jumlah anggota pasukan bergantung pada situasi,” katanya.

Demo besar

Sebanyak 20.000-30.000 pendukung Thaksin dari seluruh negeri diperkirakan akan ikut berpartisipasi dalam demo.

Demonstrasi—yang direncanakan digelar bertepatan tiga tahun dilengserkannya PM Thailand Thaksin Shinawatra—dilakukan sehari sebelum PM Abhisit berangkat ke AS untuk Sidang Umum PBB serta pertemuan puncak negara-negara maju, G-20. Thaksin digulingkan oleh militer tahun 2006 ketika dia sedang pergi ke PBB.

Adapun kelompok Kaus Merah telah dua kali membatalkan aksi unjuk rasa yang mereka rencanakan.

Kali ini para demonstran berencana turun ke jalan, Sabtu, di sekitar alun-alun kerajaan yang berjarak lebih kurang 1 kilometer dari rumah mantan PM Prem Tinsulanonda, penasihat utama Raja Bhumibol Adulyadej, yang adalah dalang di balik kudeta 2006 terhadap PM Thaksin waktu itu.

Thaksin, pengusaha kaya bidang telekomunikasi yang kabur dari Thailand tahun lalu, tetap berada di tengah sebuah krisis politik Thailand yang berkepanjangan. Ia dituduh korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan selama memegang jabatan perdana menteri dan dijatuhi hukuman in absentia oleh sebuah pengadilan Thailand dengan hukuman dua tahun penjara.

”Demonstrasi damai dan tanpa senjata dijamin oleh konstitusi. Pemerintah tidak perlu takut terhadap demonstrasi ini,” kata Jatuporn Prompan, salah seorang pemimpin gerakan yang mengaku akan demo Sabtu ini.

Dia mengatakan, demonstrasi itu bertujuan menekan Prem Tinsulanonda. ”Kami akan berkumpul di alun-alun dan kami yakin ukuran massa akan cukup besar sehingga meluber sampai ke rumahnya,” kata Jatuporn.

”Pada demonstrasi itu kami akan tunjukkan bagaimana kudeta itu telah merusak negara kita dan bahwa Jenderal Prem adalah dalang sebenarnya,” katanya.

”Pemimpin kami digulingkan dengan kekerasan tiga tahun lalu, dan kami ingin mereka tahu apa yang kini dikehendaki rakyat.”

Pejabat kepala polisi nasional Thailand, Thanee Somsboonsup, mengatakan sekitar 6.000 polisi akan dikerahkan di lokasi-lokasi strategis termasuk Gedung Perdana Menteri dan rumah Prem hari Sabtu.

Para demonstran akhir pekan ini akan menuntut PM Abhisit untuk membubarkan parlemen dan menggelar pemilu baru. (AP/AFP/DI)

Sumber : Kompas Cetak