JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampaknya cukup gerah dengan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat membuka Munas Partai Golkar di Pekanbaru, Riau, Senin kemarin. JK menyebut Partai Golkar bakal menjadi pengontrol pemerintah dalam lima tahun ke depan.

Meskipun Presiden mengaku tidak mengetahui secara persis mengapa pernyatan itu dilontarkan. "Kemarin saya dan Pak Jusuf Kalla baik-baik saja di Cilangkap (peringatan HUT TNI) . Pak JK juga bicara banyak hal. Saya yakin Pak JK akan menghormati semua itu," ujar Presiden di halaman Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/10/2009).

SBY cukup menyayangkan pernyatan tersebut, mengingat Partai Golkar hingga saat ini masih menjadi partai pemerintah dan Wapres Jusuf Kala masih menjadi pembantunya.

"Kalau sampai 20 Oktober nanti, mestinya Golkar tidak beroposisi, nanti menjadi ganjil. Karena hal itu bententangan dengan UUD Pasal 4," katanya. Pada Pasal 4 Ayat 1, disebutkan bahwa Presdien memegang kekuasaan pemerintahan dan Ayat 2-nya, dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. "Saya yakin Pak JK paham sekali," tegas Presiden.

Kendati demikian, Presiden menegaskan, tidak akan ikut campur dalam Munas yang sedang berlangsung di Pekanbaru itu. Dirinya tetap akan menghormati keputusan partai berlambang beringin itu. Apakah beroposisi atau menjadi mitra pemerintah. "Apa pun pilihannya, beroposisi mulia, bersama dengan pemerintah juga mulia," tandasnya.

Namun, jika Golkar memutuskan beroposisi, Presiden berharap, kontrol itu tidak hanya dilakukan terhadap pemerintah pusat melainkan juga pemerintah daerah.

"Kontrol oposisi, tentunya Partai Golkar juga harus berani mengontrol Gubernur, Bupati dan Walikota, yang saya kira sebagaian dari mereka dari Partai Golkar. Jadi tidak pilih-pilih, karena semuanya untuk kepentingan rakyat. Kalau pilihannya seperti itu saya memberiklan penghormatan yang tinggi," terangnya.(Iman Rosidi/Trijaya/ded)