JERUSALEM, KOMPAS.com-Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah memberikan pertarungan diplomatik panjang untuk "mementahkan" tuduhan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa Israel terlibat kejahatan perang di Jalur Gaza.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Jumat bersidang secara khusus untuk menetapkan resolusi terkait aksi kejahatan Israel. Selain itu dewan tersebut mengesahkan laporan yang dibuat ahli hukum Afrika Selatan Richard Goldstone yang mengutuk aksi-aksi Israel dan Hamas dalam perang Desember 2008 dan Januari 2009 lalu.

Netanyuhu telah mengatakan laporan Goldstone itu dapat mengganggu langkah perdamaian Timur Tengah yang disponsori Amerika Serikat dan ia akan keberatan tentara Israel diadili.

Sebagaiman dikutip, PM Israel itu akan memberlakukan perang terhadap kritik tersebut. "Israel harus mementahkan (laporan itu)," kata seorang pejabat Israel yang mengutip Netanyahu. Ia mengatakan kampanye "tak akan berlangsung hanya seminggu atau dua minggu tetapi mungkin bertahun-tahun".

Wakil Menteri Luar Negeri Israel Danny Ayalon mengatakan Jumat bahwa "Israel sepenuhnya" menolak pemungutan suara dewan PBB itu yang mengutuk Israel tetapi bukan faksi Palestina. Namun, Aylon mengatakan bahwa ia pikir Israel takkan menderita konsekuensi apa pun.

Duapuluh lima negara termasuk China dan Rusia mengesahkan resolusi tersebut yang disetujui pada pertemuan dewan tersebut di Jenewa. Enam negara termasuk AS menyatakan menolak, dengan melemparkan tuduhan bahwa resolusi itu hanya sepihak. Sebelas negara abstein dan empat negara termasuk Perancis dan Inggris tak memberikan suara sama sekali.

Resolusi tersebut mengesahkan rekomendasi Goldstein bahwa isu kejahatan perang itu dirujuk ke Dewan Keamanan PBB jika para pihak gagal melakukan penyelidikan kredibel di dalam negeri masing-masing dalam waktu enam bulan, dan mungkin kemudian dirujuk ke Mahkamah Kejahatan Internasional.

Resolusi itu tak menyebut Hamas, yang juga dikritik oleh Goldstone karena aksi-aksinya dalam perang Gaza. Pihak Palestina menyebut sebanyak 1.387 warganya tewas, di antara mereka banyak warga sipil. Di pihak Israel, 13 orang tewas.

Palestina telah mengatakan mereka akan menunjuk komite untuk mengawal rekomenadasi Goldstein. Hamas menyatakan, Jumat, pihaknya akan menyelidki tapi tak berkomentar mengenai kecaman atas kelompok itu sebagaimana tercantum dalam laporan tersebut.

Mustafa Abd. Rahman

KOMPAS.com - Setelah beberapa pekan menuai protes dan kontroversi, akhirnya sidang khusus Dewan HAM PBB digelar, Kamis dan Jumat (15-16/10) di Geneva, Swiss, untuk membahas laporan Goldstone. Sidang tersebut menyetujui laporan Goldstone dengan 25 suara setuju, 6 suara menolak, dan 11 abstain.

Di antara isi resolusi Dewan HAM PBB itu adalah pasal yang meminta Israel dan Palestina melakukan penyidikan terpisah dan transparan atas semua tuduhan yang termaktub dalam laporan tersebut.

Laporan Goldstone itu akan diajukan ke Mahkamah Kriminal Internasional di Den Haag, Belanda, jika Israel dan Palestina tidak melakukan penyidikan yang kredibel dalam kurun waktu enam bulan.

Presiden Palestina Mahmud Abbas dan Hamas menyambut hasil sidang Dewan HAM PBB itu. Israel menolak dan menyebutnya sebagai tidak adil.

Laporan tim yang dipimpin jaksa internasional asal Afrika Selatan, Richard Goldstone, dengan judul ”Misi PBB untuk Pencari Fakta dalam Perang di Jalur Gaza”, dikeluarkan pertengahan September lalu.

Goldstone dan timnya bekerja secara profesional. Goldstone sendiri berdarah Yahudi dan pendukung Zionis.

Ketika diminta memimpin tim pencari fakta di Jalur Gaza, Goldstone memberi syarat agar tugasnya tidak hanya sebatas menyangkut agresi Israel di Jalur Gaza, tetapi juga serangan roket Hamas ke wilayah Israel. Permintaan Goldstone itu dikabulkan.

Hasilnya, Israel dan Hamas sama-sama dituduh melakukan kejahatan perang dalam perang Jalur Gaza, 27 Desember 2009 hingga 18 Januari 2009. Namun, tuduhan terhadap Israel jauh lebih kuat dibanding tuduhan terhadap Hamas.

Laporan Goldstone itu juga dianggap sebagai terobosan karena berani menegaskan kejahatan perang di Jalur Gaza sesuai hukum internasional.

Pertama kali

Laporan Goldstone mengguncang Israel. Aksi militer Israel untuk pertama kali tidak lolos dari pengusutan hukum dan bisa menggiring Israel ke mahkamah kriminal internasional. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui, laporan Goldstone itu membuat gerak tentara Israel tidak leluasa di masa datang. Netanyahu mengancam, jika laporan Goldstone diajukan ke Dewan Keamanan PBB, Israel akan membekukan proses perdamaian.

Tajuk rencana di harian Israel, Haaretz, mengakui, Israel melakukan kesalahan di Gaza dan menyebabkan citranya terpuruk di mata internasional.

Israel berusaha menyelamatkan diri dengan memprovokasi masyarakat internasional, khususnya Barat, bahwa laporan Goldstone akan membawa Israel menjadi korban, seperti Holocaust yang dialami bangsa Yahudi di era Nazi Jerman.

Amerika Serikat sejak awal keberatan atas laporan Goldstone dan menyebutnya tidak imbang. AS mengisyaratkan akan menggunakan hak veto bila laporan Goldstone diajukan ke DK PBB.

Uni Eropa semula bersikap pasif. Namun, belakangan, akibat provokasi Israel, sejumlah negara Eropa cenderung menginginkan voting atas laporan Goldstone ditunda beberapa bulan. Hal itulah yang tergambar pada sikap Perancis yang mengusulkan agar menunda pembahasan laporan Goldstone dalam sidang Dewan HAM PBB hari Jumat, 16 Oktober lalu. Upaya Perancis dipatahkan Mesir.

Sikap AS dan Barat mendapat kritikan keras dari LSM-LSM internasional. Lembaga Human Rights Watch internasional menuduh AS dan Uni Eropa mematahkan upaya mencari keadilan di Jalur Gaza.

Laporan itu juga membuat Abbas terjepit.

Keputusan Abbas di bawah tekanan AS dan Israel, meminta Dewan HAM PBB menunda sidang untuk membahas laporan Goldstone itu, membuatnya menjadi bulan-bulanan. Sedianya sidang Dewan HAM PBB tentang laporan Goldstone itu digelar 2 Oktober lalu. Namun, atas permintaan Abbas, sidang ditunda hingga Maret 2010.

Hamas tampak sangat cerdik dan cepat memanfaatkan situasi, dengan memolitisasi keputusan Abbas tersebut.

Manuver Hamas

Hamas bermanuver untuk memojokkan Abbas dan mencoreng citranya. Sasaran utama Hamas adalah pemilu mendatang, jika jadi dilaksanakan pada Juni 2010 pascatercapainya rekonsiliasi Palestina.

Hamas, melalui kasus laporan Goldstone, ingin agar popularitas Abbas dan tokoh-tokoh Fatah terpuruk sehingga sulit bersaing dengan para kandidat Hamas pada pemilu legislatif dan presiden Palestina mendatang.

Bagian dari manuver itu, Hamas meminta penundaan agenda rekonsiliasi Palestina yang dijadwalkan akan dideklarasikan di Kairo, Mesir, pada 26 Oktober nanti. Pihak Hamas berdalih, rekonsiliasi belum kondusif lantaran penundaan sidang laporan Goldstone itu.

Mesir sebagai mediator dan sekaligus fasilitator rekonsiliasi Palestina tidak memiliki pilihan lain kecuali memenuhi permintaan Hamas tersebut.

Hamas juga berhasil menggiring opini Palestina dan bahkan dunia Arab untuk cenderung menyalahkan Abbas dalam penundaan sidang Dewan HAM PBB itu.

Abbas dan koleganya di faksi Fatah dan PLO tampak segera membaca ke mana arah manuver Hamas tersebut.

Bagi Abbas, yang sudah terjepit, tidak ada pilihan lain kecuali mengakui kesalahan dan berusaha menggalang dukungan dari negara-negara anggota Dewan HAM PBB untuk segera menggelar sidang, membahas laporan Goldstone itu.

Itulah yang membuat anggota Komite Sentral faksi Fatah, Nabil Shaath, muncul dalam wawancara dengan televisi satelit, Aljazeera, Rabu malam, 14 Oktober, dan mengakui, Otoritas Palestina melakukan kekeliruan ketika meminta menunda sidang Dewan HAM PBB atas laporan Goldstone.

Otoritas Palestina memperbaiki kekeliruan dengan meminta segera digelar sidang Dewan HAM PBB dan DK PBB untuk membahas laporan Goldstone.

Shaath juga mengungkapkan bahwa Otoritas Palestina berhasil mendapat dukungan 18 dari 47 negara anggota Dewan HAM PBB, untuk segera menggelar sidang.

Syarat untuk bisa menggelar sidang Dewan HAM PBB minimal mendapat dukungan 16 negara dari 47 negara anggota Dewan HAM PBB.

Hasil upaya Abbas tersebut akhirnya terwujud dengan digelarnya voting dalam forum sidang Dewan HAM PBB atas laporan Goldstone.

Terlepas bagaimana jalannya proses pelaksanaan dari keputusan sidang Dewan HAM PBB itu di masa mendatang, kini menjadi uji coba bagi niat faksi-faksi politik Palestina, khususnya Hamas dan Fatah, untuk bisa bersatu. Kedua faksi itu ditantang untuk bersedia kembali lagi pada agenda rekonsiliasi yang menjadi tumpuan harapan segenap rakyat Palestina.

Hanya dengan senjata rekonsiliasi, Palestina bisa memiliki daya tawar-menawar yang lebih kuat dalam menghadapi Israel.

Meski demikian, tantangan juga muncul bagi Barat dan AS. Jika laporan Goldstone mental, dengan kata lain kejahatan Israel tidak diusut, akan sulit pula meredam kesemena-menaan Israel di Jalur Gaza.

Menuntut rekonsiliasi Hamas-Fatah dan memaksa Israel meredam kejahatannya adalah dua sisi dari satu koin alias tak terpisahkan.