Ajat M Fajar - Okezone

JAKARTA - Gaji presiden, menteri-menteri, dan beberapa pejabat negara setingkat menteri bakal mengalami kenaikan dalam waktu dekat ini. Sudah pantaskah gaji mereka dinaikkan?

Pengamat politik LIPI Syamsudin Haris menganggap hal tersebut belum pas diberlakukan, mengingat para pejabat ini baru saja dilantik dan belum bekerja sesuai tanggung jawab yang diembannya.

"Momennya belum pas, karena baru dilantik," katanya kepada okezone melalui telepon, Sabtu (24/10/2009).

Kendati demikian profesor riset LIPI ini mengaku bahwa gaji para menteri dan pejabat setingkat menteri perlu disesuaikan. Mengingat gaji mereka terbilang lebih kecil jika dibandingkan gaji anggota DPR atau lembaga lainnya. "Gajinya itu kecil dibandingkan lembaga lainnya seperti anggota DPR," imbuhnya.

Dengan catatan, kenaikan itu sesuai dengan tanggung jawab besar yang diemban masing-masing kementerian. Di samping itu, kata dia, kenaikan juga harus disesuaikan dengan budget pada APBN. "Jangan sampai membebani APBN. Yang penting dipertanggungjawabkan," pungkasnya.(ded)

Rencana kenaikan gaji menteri terus menuai kritikan dari berbagai kalangan, termasuk DPR selaku lembaga legislatif yang bertugas mengawasi kinerja pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, menyayangkan wacana kenaikan gaji menteri bahkan sebelum kabinet baru mulai bekerja.

"Kami sangat menyayangkan hal itu. Bekerja saja belum, tapi sudah ada polemik soal kenaikan gaji," ujar Pramono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 26 Oktober 2009. Ia berpendapat, jika kenaikan gaji dilakukan saat ini, maka hal itu akan jauh dari rasa keadilan masyarakat yang baru saja melangkah ke tahap recovery setelah sempat terkena imbas memburuknya perekonomian global.

"Menteri kan sudah punya dana taktis yang begitu besar. Mereka juga disediakan mobil, rumah, dan pakaian. Bahkan makan apapun ada dananya," kata Pramono. Jadi, lanjutnya, polemik soal gaji di awal masa jabatan mereka ini sangat kontraproduktif. Terlebih, menduduki jabatan menteri bukanlah soal gaji semata.

Pramono menekankan, sekalipun tanpa kenaikan gaji, menteri harus bekerja dengan sungguh-sungguh sejak mereka dilantik, karena jabatan menteri mempunyai konsekuensi tanggung jawab yang besar terlepas dari besaran gaji yang diterima. Dengan demikian, tegas Pramono, alasan peningkatan kinerja bukanlah alasan yang tepat guna menaikkan gaji, karena kinerja menteri memang harus ditingkatkan dalam kondisi apapun.

"Kalau tidak puas dengan gaji, jadi pejabat BUMN saja," ujar Pramono yang juga menjabat sebagai Sekjen PDIP. Pramono mengingatkan, saat ini pun banyak birokrat di Indonesia yang masih bergaji rendah, namun mereka tidak menuntut macam-macam kenaikan gaji.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Dr Sri Adiningsih mengatakan, gaji menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) periode 2009-2014 belum saatnya dinaikkan karena masih banyak pengangguran.

"Di tengah masih banyaknya pengangguran dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat krisis global, rencana kenaikan gaji para menteri sebaiknya tidak direalisasikan dulu," katanya di Yogyakarta, Senin (26/10).

Menurut dia, isu kenaikan gaji para menteri yang baru dilantik itu sangat sensitif dan akan membuat masyarakat sakit hati karena masih banyak pengangguran dan korban PHK di negeri ini.

Meskipun dari segi anggaran kenaikan gaji menteri tidak berpengaruh signifikan, akan lebih bijaksana jika rencana kenaikan gaji para pembantu presiden itu ditunda, atau jika tidak, kenaikan dilakukan secara bertahap. "Kenaikan gaji menteri memang tidak terlalu signifikan dari segi anggaran, tetapi pada saat ini akan lebih bijaksana jika kenaikan ditunda atau dilakukan secara bertahap. Jadi, tidak seperti rencana naik 3-4 kali lipat," katanya.

Menanggapi rencana adanya posisi wakil menteri, Adiningsih mengatakan, posisi itu tidak efektif karena berdasarkan bobot pekerjaan tidak terlalu dibutuhkan. Menurut dia, untuk beberapa pos kementerian yang direncanakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), akan ada wakil menteri yang tidak efektif karena sudah ada direktur jenderal (dirjen).

"Sebenarnya di semua departemen sudah ada dirjen, staf ahli, dan asisten, dan itu sudah cukup efektif. Jadi, tidak perlu ada wakil menteri," kata dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM itu.

Pengamat politik dari UGM Yogyakarta Arie Sujito mengatakan, DPR RI harus berani menolak rencana kenaikan gaji para menteri dan tidak mendukungnya. Parlemen harus menolak keras rencana itu. "Rencana kenaikan gaji menteri di awal pembentukan KIB periode 2009-2014 itu semakin memerosotkan citra mereka di mata publik di samping persoalan mendasar lainnya," kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM ini.

Persoalannya, menurut dia, banyak tudingan pos yang mereka tempati bertolak belakang dengan kemampuan dan bidangnya hingga kontrak politik yang dilakukannya dengan SBY. "Selain itu, para menteri baru SBY-Boediono itu semakin memiliki beban psikologis yang berat di masa 100 hari kerjanya," katanya.

Editor: Edj
Sumber : ANT

@silverbee : sori bro sebelumnya..emg tinggian spa si? BUMN ato menteri?..

soalnya klo menurut ane wajar2 aj mereka minta naik gaji...
20jt/bln ya kurang mungkin..walu ada dana taktis,tapi namanya aj dana taktis ya untuk keperluan kantor bukan pribadi..
klo untuk keperluan pribadi 20 jt ya kurang lah..
tanggung jawabnya besar..uangnya kurang..ya walaupun mengabdi tapi kan ya pake hati..

kenapa ane berpendapat gt?..
wajar aj mereka iri
lah wong gaji dosen ane aj minimum 30jt/bln..bayangin dosen lo itu..ya ga jelas ngajarnya..buset dah...
pantesan pada berburu jadi dosen temen2 ane..

ya mohon pencerahan kalo saya keliru..
thanks ya..