http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/...listrik.dicabut
Januari 2010, SKB Listrik Dicabut
QUOTE
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mencabut surat keputusan bersama (SKB) lima menteri tentang pengalihan jam kerja pelanggan industri di wilayah Jawa-Bali pada Januari 2010.
Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM J Purwono di Jakarta, Kamis (5/11) mengatakan, pencabutan SKB tersebut dilakukan karena mulai masuknya tiga pembangkit baru yakni PLTU Labuan Banten; PLTU Rembang Jawa Tengah; dan PLTU Indramayu Jawa Barat. "Dengan masuknya ketiga pembangkit itu, maka sistem kelistrikan Jawa-Bali memiliki cadangan daya yang cukup dan tidak memerlukan SKB jam kerja lagi," katanya.
Menurut Purwono, pemerintah akan memantau dan meminta PLN menyelesaikan ketiga proyek PLTU yang masuk dalam program 10.000 MW tersebut sesuai jadwal.
Proyek PLTU Labuan unit pertama berdaya 300 MW sudah beroperasi sejak September 2009 dan unit kedua juga 300 MW dijadwalkan masuk pada akhir 2009.
Sedangkan jadwal operasi PLTU Rembang unit pertama 315 MW dan PLTU Indramayu unit pertama 330 MW pada akhir 2009 serta PLTU Rembang unit kedua 315 MW dan PLTU Indramayu unit kedua 330 MW pada awal 2010.
Penerbitan SKB dimaksudkan sebagai upaya pemerintah mengamankan pasokan daya listrik di sistem Jawa-Bali, khususnya saat beban puncak.
Melalui SKB tersebut, industri diwajibkan mengalihkan jam kerja dari Senin-Jumat yang memiliki beban puncak listrik cukup tinggi ke Sabtu-Minggu yang bebannya rendah.
SKB itu ditandatangani oleh lima menteri yakni Menteri Perindustrian, Menneg BUMN, Meteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 21 Juli 2008 dan berlaku efektif pada 31 Juli 2008.
Masa berlaku SKB tersebut memang dijadwalkan sampai mulai beroperasinya proyek 10.000 MW.
Editor: Edj
Sumber : ANT
Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM J Purwono di Jakarta, Kamis (5/11) mengatakan, pencabutan SKB tersebut dilakukan karena mulai masuknya tiga pembangkit baru yakni PLTU Labuan Banten; PLTU Rembang Jawa Tengah; dan PLTU Indramayu Jawa Barat. "Dengan masuknya ketiga pembangkit itu, maka sistem kelistrikan Jawa-Bali memiliki cadangan daya yang cukup dan tidak memerlukan SKB jam kerja lagi," katanya.
Menurut Purwono, pemerintah akan memantau dan meminta PLN menyelesaikan ketiga proyek PLTU yang masuk dalam program 10.000 MW tersebut sesuai jadwal.
Proyek PLTU Labuan unit pertama berdaya 300 MW sudah beroperasi sejak September 2009 dan unit kedua juga 300 MW dijadwalkan masuk pada akhir 2009.
Sedangkan jadwal operasi PLTU Rembang unit pertama 315 MW dan PLTU Indramayu unit pertama 330 MW pada akhir 2009 serta PLTU Rembang unit kedua 315 MW dan PLTU Indramayu unit kedua 330 MW pada awal 2010.
Penerbitan SKB dimaksudkan sebagai upaya pemerintah mengamankan pasokan daya listrik di sistem Jawa-Bali, khususnya saat beban puncak.
Melalui SKB tersebut, industri diwajibkan mengalihkan jam kerja dari Senin-Jumat yang memiliki beban puncak listrik cukup tinggi ke Sabtu-Minggu yang bebannya rendah.
SKB itu ditandatangani oleh lima menteri yakni Menteri Perindustrian, Menneg BUMN, Meteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 21 Juli 2008 dan berlaku efektif pada 31 Juli 2008.
Masa berlaku SKB tersebut memang dijadwalkan sampai mulai beroperasinya proyek 10.000 MW.
Editor: Edj
Sumber : ANT
peace
