JAKARTA, KOMPAS.com - Sosiolog Universitas Indonesia Thamrin Tamagola menyatakan jika presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan kasus Bank Century dan Masaro, maka kedua kasus tersebut akan terus bergulir menjadi Masaro Century Gate, yang bisa menumbangkan SBY dari pangku kekuasaannya secara tragis.

"Kalau ini tidak ditangani secara sangat cekatan dan bijak oleh SBY, ini bisa menjadi sesuatu yang saya sebut sebagai Masaro Century Gate," kata Thamrin Tamagola, Jakarta, Sabtu (7/11).

Gate menurut Thamrin memiliki tujuh ciri, yakni melibatkan petinggi negara yaitu presiden, melibatkan orang dalam istana, dan selalu terbongkar dari peristiwa yang sepele.

"Misalnya polisi menangkap orang yamg masuk ke dalam gedung Water Gate di Amerika. Kalau di sini kan tukang pijatnya Gus Dur jadi Bulog Gate, kalau kemarin tuh Rani, itu kan peristiwa-peristiwa sepele," paparnya.

Ciri lain gate, yakni saat kasus tersebut terbongkar, maka semua yang terlibat di dalamnya akan tergopoh-gopoh melakukan komunikasi intensif untuk membangun suatu rekayasa. Rekayasa tersebut sewaktu-waktu berubah karena panik.

Selain itu, gate memiliki ciri adanya rekaman yang membuktikan kasus tersebut, di mana tidak ada keraguan di dalamnya.

Gate selalu disandingkan dengan pers mempunyai peranan yang sangat penting di dalam dinamika kasus tersebut. "Baik yang terjadi saat water gate maupun Bulog gate, maupun yang sekarang kalau jadi bergulir. Jadi, pers sangat penting peranannya, karena itu ada di ranah publik, opini publik," jelasnya.

Terakhir, jika gate tersebut terus bergulir tanpa ada penyelesaian, maka presiden yang bersangkutan bisa tumbang secara tragis. "Amit amit cabang bayi, jangan sampai terjadi adalah presiden yang bersangkutan harus turun secara tragis. Richard Nickson turun dengan segala kemaluannya, waktu dia turun pesawat dia tertunduk. Lihat Abdurrahman Wahid, walaupun dia menggagah-gagahkan diri, tapi tetap saja dia malu. Amit-amit jangan sampai terjadi sama SBY," tuturnya.

Kasus PT Masaro sendiri merupakah rangkaian kasus panjang yang melibatkan buronan Anggoro Widjojo dan berujung pada penahanan dua pimpinan non aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Penahanan terhadap Bibit dan Chandra memancing kemarahan publik, karena dianggap alasan penahanan tidak jelas.

Bahkan, kasus tersebut makin melebar saat terkuak dugaan rekayasa terhadap kasus mereka, seperti rekaman yang diperdengarkan di Mahkamah Konsitusi (MK). Dalam rekaman itu diketahui adik Anggoro, Anggodo menjadi tokoh sentral yang diduga melakukan rekayasa dengan melibatkan petinggi Polri, Kejaksaan Agung, KPK, LPSK, sejumlah orang, bahkan nama RI-1 ikut disebut. Akibatnya, masyarakat merasa cemas akan penegakkan hukum di Indonesia.

Meski demikian, Thamrin tidak yakin jika SBY terlibat kasus Bank Century dan ikut merekayasa kasus Bibit dan Chandra. "Saya enggak yakin dia (SBY) merekayasa. kalau dia melakukan kecerobohan, iya," kata Thamrin.

Terkait kasus Bank Century, seharusnya Wapres Boediono yang saat itu menjabat Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, diperiksa soal alasan mengucurkan dana "bailt out" Rp 6,7 triliun yang melebihi usulan DPR yakni hanya Rp 1,2 triliun. Apalagi undang-undang untuk pengambil alihan Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah salah. "Jadi, Boediono dan Sri Mulyani yang harus dikejar kalau kasus Century terbongkar. Mau tidak mau, suka tidak suka Century akan dibongkar," cetusnya.

Harus Copot Kapolri dan Jaksa Agung
Thamrin mengusulkan SBY merombak sistem dan pergantian jabatan di tubuh Polri, Kejaksaan Agung, dan DPR sebagai proses jangka panjang untuk mengembalikan kepercayaan publik soal penegakkan hukum. "Lembaga warisan orde baru itu, harus turun mesin. Pergantian sistem dan orang-orangnya yang ada di situ," ujarnya.

Namun, untuk langkah awal, seharusnya SBY mengganti Kepala Polri Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji. " Untuk mengembalikan kepercayaan publik, tindakan yang paling bagus kalau dia (SBY) mengganti dua pimpinan ini, Polri dan Kejaksaan Agung. SBY harus ganti," kata Thamrin.

SBY juga harus berhati-hati memilih pengganti dua pucuk pimpinan lembaga penegak hukum itu. Penggantinya harus punya rekam jejak yang bersih dari korupsi, kredibel, dan profesional.

Yang penting, lanjut Thamrin, biarkan kasus Bibit dan Chandra bergulir di pengadilan. Jika Kapolri dan Kejaksaan Agung yakin punya bukti yang kuat, maka bisa dilihat kebenarannya di pengadilan. (Persda Network/CR2)

Dari dulu mpe sekarang cuman 1 dari SBY yang ane gak suka, yaitu : "KURANG TEGAS"

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak boleh menganggap remeh gerakan kekuatan rakyat (people power) yang mengalir lewat dukungan Facebooker, aksi solidaritas, dan demontrasi yang memintanya membenahi kisruh antarpenegak hukum. Kekuatan rakyat tidak boleh dibendung, jika tidak ingin tergilas.

"Arus kencang tidak boleh dilawan, karena siapa yang melawan akan digilas," kata pengamat politik Boni Hargens dalam diskusi bertajuk 'Jangan Lupakan Century, Selain KPK-Polri' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2009).

Menurut Boni, Presiden harus mengambil langkah-langkah langsung dan konkret untuk menyelasaikan kisruh KPK vs Polri. Misalnya, Presiden memberi tenggat waktu kepada Kapolri untuk membenahi jajarannya.

"Beri waktu dua minggu, kalau tidak selesai Kapolri keluar dari jabatannya," cetusnya.

Ia menambahkan dorongan rakyat untuk mengungkapkan skandal Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun seharusnya didukung oleh Fraksi Partai Demokrat di DPR lewat hak angket . Jika tidak, dukungan rakyat pada partai yang didirikan SBY itu akan merosot.

"Masyarakat mulai sinis, ini antiklimaks buat Demokrat. Jika tidak mendukung transparansi, Pemilu 2014 bakal menjadi milik Hanura dan Gerindra," ujarnya.

(lrn/yid)

JAKARTA, KOMPAS.com — Persepsi positif terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merosot menjadi 64 persen dibandingkan dengan hasil riset pada minggu lalu yang mencapai 53,85 persen. Berlarutnya isu KPK, Polri, dan Century membuat pamor Presiden Yudhoyono melorot di mata publik. Ketiga isu itu kemudian berkaitan dengan sikap Presiden yang lebih banyak memainkan wacana ketimbang bertindak konkret dan cepat.

"Presiden misalnya mengecam pencatutan namanya yang seolah-olah ikut mendukung kriminalisasi KPK sebagaimana terdengar dalam rekaman yang disadap. Namun, Presiden tak kunjung melaporkan pencemaran nama baiknya kepada pihak kepolisian," kata Direktur Eksekutif LSI Denny JA dalam siaran persnya kepada Kompas.com, Jumat (13/11).

Data yang diungkapkan Denny ini tertuang dalam hasil riset LSI-Network Divisi Isu Publik terhadap lima koran nasional, Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika, dan Seputar Indonesia periode 3-9 November 2009.

Padahal, ungkap Denny, dalam kasus pencemaran nama baik yang lain, seperti kasus Zaenal Maarif, Presiden pernah melaporkannya kepada kepolisian. "Presiden tentu memiliki alasan sendiri mengapa tak kunjung action untuk mengusut pencatutan namanya. Namun, sikap diam Presiden itu menambah luasnya rumor kecurigaan bahwa Presiden terlibat. Ini sebuah rumor yang belum tentu benar, tetapi tidak terklarifikasi oleh tindakan diam Presiden," ungkapnya.

Hal lain yang memberikan kontribusi terhadap merosotnya pamor Presiden adalah Partai Demokrat. Partai bentukan SBY ini menjadi satu-satunya partai besar yang tidak ikut dalam hak angket Bank Century. "Ketidakikutsertaan Partai Demokrat tentu memiliki argumennya sendiri. Namun, dalam kondisi luasnya rumor politik yang negatif itu, absennya Partai Demokrat dalam hak angket mengonfirmasi bahwa Presiden dan lingkarannya memilih jalan yang berbeda dengan sentimen publik," kata Denny.

Lebih jauh, Presiden pun tidak diuntungkan dengan rumor negatif yang semakin meluas di kalangan masyarakat, misalnya isu pelemahan KPK agar dana Bank Century tidak terungkap ataupun adanya dana Bank Century yang mengalir ke tim kampanye salah satu pihak, yang semakin sering disuarakan oleh pengamat, LSM, dan orang partai.

Hal terakhir adalah adanya antiklimaks dari kebijakan Presiden terhadap rekomendasi Tim Delapan. Tim ini merekomendasikan agar kasus Bibit-Chandra dihentikan karena tak cukup bukti. Oleh Presiden, rekomendasi ini dikembalikan kepada Polri dan Kejaksaan Agung yang justru menjadi pihak yang dicurigai dalam kasus ini.

"Pemberitaan media mengesankan, polisi dan kejaksaan jalan terus memproses kasus Bibit-Chandra. Pihak kepolisian dan Kejagung tentu memiliki alasannya sendiri karena tak ingin diintervensi oleh pihak mana pun. Namun, persepsi publik adalah hal yang berbeda dan merespons hal itu secara negatif," katanya.

Menurutnya, pada 100 hari pertama pemerintahan baru seharusnya adalah periode bulan madu. Namun, nyatanya, 100 hari pemerintahan baru terancam berlalu tanpa perhatian positif dari publik.

"Apa pun yang dikerjakan oleh pemerintahan baru akan tenggelam oleh persepsi negatif yang sudah muncul akibat kasus KPK-Polri-Century. Leadership Presiden kini tengah diuji. Pemerintahan baru pada 100 hari pertamanya terancam tidak efektif," tandasnya.

GLO
Editor: Glo