JAKARTA, KOMPAS.com — Sekitar 500 orang dari empat organisasi massa berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (18/11). Mereka mengecam Tim Delapan dan mendukung Polisi dan Kejaksaan Agung untuk melanjutkan perkara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (nonaktif), Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah.

Ratusan orang itu mengklaim dirinya sebagai anggota organisasi massa Gabungan Rakyat Anti Korupsi (GARASI), Bangun Nusa, Forum Masyarakat Peduli Keadilan, dan Komite Pemuda Nusantara. Sejumlah demonstran yang ditanya Kompas.com mengaku berasal dari Tanah Tinggi, Johar Baru, Cengkareng, dan Manggarai.

Puluhan metromini dan kopaja diparkir di pinggir jalan di Bundaran Hotel Indonesia. Mereka berdiri membawa aneka spanduk mengecam KPK, sedangkan satu orang dari mereka berorasi di depan barisan. Sang orator mengecam Tim Delapan dan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak mengindahkan rekomendasi tim. Mereka mendesak Polisi dan Kejaksaan Agung untuk melanjutkan kasus Bibit-Chandra.

Beberapa spanduk dan poster yang mereka bawa, antara lain, bertuliskan "Tim Delapan Bukan Malaikat", "Tim Delapan = Badut Hukum", "Presiden Jangan Terpengaruh oleh Rekomendasi Tim Delapan", dan "Tim Delapan Kumpulan Badut-badut Bermasalah, Jangan Diikuti".

Ratusan massa dan kendaraan yang diparkir menyita hampir separuh badan jalan. Akibatnya, arus lalu lintas di sekitar Bundaran Hotel Indonesia tersendat.

C13-09
Editor: mbonk

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah pengunjuk rasa yang berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (18/11), mengaku tidak tahu untuk apa mereka berunjuk rasa.

Siang ini sekitar 500 orang dari empat organisasi massa berunjuk rasa. Dari orasi dan spanduk yang dibawa, mereka mengecam rekomendasi Tim Delapan dan meminta polisi dan kejaksaan melanjutkan perkara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (nonaktif), Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah.

Ratusan orang itu mengklaim dirinya sebagai anggota organisasi massa Gabungan Rakyat Anti Korupsi (GARASI), Bangun Nusa, Forum Masyarakat Peduli Keadilan, dan Komite Pemuda Nusantara. Sejumlah demonstran yang ditanya Kompas.com mengaku berasal dari Tanah Tinggi, Johar Baru, Cengkareng, dan Manggarai.

Beberapa spanduk dan poster yang mereka bawa, antara lain, bertuliskan
"Tim Delapan Bukan Malaikat", "Tim Delapan = Badut Hukum", "Presiden Jangan Terpengaruh oleh Rekomendasi Tim Delapan", dan "Tim Delapan Kumpulan Badut-badut Bermasalah, Jangan Diikuti".

Faisal (27), dari GARASI, mengaku tidak kenal siapa saja anggota Tim Delapan. Berkaus oblong merah dengan celana jins dan bersandal jepit, Faisal berada di tengah kerumunan pengunjuk rasa. "Saya cuma diajak temen ikutan demo," kata Faisal yang mengaku sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta.

Senada dengan Faisal, Ronald (30) pun mengaku, ia ikut unjuk rasa ini karena diajak teman. Kompas.com bertanya pada lelaki yang memiliki tato di bahu kanan kirinya, kenapa kasus Bibit-Chandra harus dilanjutkan. Ia menjawab sambil tertawa kecil, "Karena Tim Delapan sok kuasa."

C13-09
Editor: mbonk

JAKARTA, KOMPAS.com — Ratusan masyarakat melakukan aksi demontrasi di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (18/11). Mereka mengecam rekomendasi Tim Delapan dan menyatakan mendukung Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri untuk meneruskan proses hukum terhadap pimpinan (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah.

Namun, entah karena sibuk atau tidak memperhatikan pemberitaan, kebanyakan para pendemo tidak mengetahui nama orang yang dibelanya. Padahal, setelah kasus dugaan kriminalisasi Bibit dan Chandra mencuat, wajah dan nama Kapolri kerap muncul di media cetak ataupun elektronik.

"Enggak tahu siapa (nama Kapolri)," ujar Sulaeman (27) kepada Kompas.com yang bertanya nama Kapolri. Meski tidak mengetahui siapa nama Kapolri, Sulaeman menilai Kapolri layak didukung. Pasalnya, kata dia, Bibit dan Chandra terbukti bersalah dan selayaknya mendapat hukuman.

Apa kesalahan Bibit dan Chandra? "Enggak tahu," jawab Sulaeman sambil tersipu.

Ubay (19), pengunjuk rasa lainnya, juga tidak mengetahui siapa nama Kapolri. Warga Cakung ini mengaku hanya mengetahui wajah Kapolri. "Wajahnya tahu, tapi namanya enggak," akunya.

Ia juga tidak mengetahui secara pasti kasus yang menimpa Bibit-Chandra. Hanya sesekali ia mengikuti pemberitaan mengenai kasus yang menyedot perhatian hampir semua masyarakat Indonesia ini. "Itu kasus KPK. Masalah Bibit-Chandra," ujarnya sambil berlalu.

Sama seperti dua pengunjuk rasa lainnya, Ade (34) juga tidak mengetahui nama Kapolri. Ia hanya mengetahui nama Kapolri adalah Bambang, tanpa mengetahui nama belakang Kapolri. "Namanya Bambang. Nama belakangannya siapa ya?" tanyanya.

Ade mengaku bersimpati kepada Kapolri karena polisi telah bekerja keras untuk menegakkan hukum di Indonesia. "Teroris sudah ditangkap, kerja polisi sudah baik," kata dia.

RDI
Editor: mbonk

JAKARTA, KOMPAS.com — Aksi demonstrasi untuk mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi atau Kapolri terjadi pada Rabu (18/11). Ratusan warga yang mengaku dari berbagai kelompok tumpah ruah di depan Istana Negara. Namun, ternyata, banyak juga pendemo yang tidak mengetahui tujuan aksi yang dilakukan. Mereka justru menggunakan aksi demonstrasi ini untuk bertamasya gratis.

"Enggak tahu ini demo apa, tadi setelah masak diajak demo. Ya udah ikut aja, tetangga juga banyak yang ikut," ujar Marhamah (38).

Tanpa menanyakan tujuan dan siapa yang didukung dalam aksi tersebut, Marhamah pun menyetujui tawaran tesebut. Setelah meminta izin kepada suami dan dua anaknya, Marhamah pun pergi mengikuti aksi demo tersebut. "Masak sudah selesai, jadinya bebas mau ke mana," kata dia.

Titin (40), pendemo lain, juga tidak mengetahui alasan demonstrasi yang dilakukannnya. Seorang tetangga mengajaknya untuk pergi ke Bundaran HI dan Monas. Karena jarang bepergian, dia pun bersemangat untuk mengikuti demo itu.

"Jarang jalan-jalan, ini kan gratis," ujarnya.

Titin juga tidak mengetahui makna selembar kain merah yang dibagikan oleh koordinator demonstrasi. Dia mengira kain tersebut menandakan bahwa dirinya termasuk rombongan demonstrasi tersebut.

Pantauan Kompas.com, para demonstran bukan hanya orang dewasa, banyak juga anak-anak usia sekolah. Beberapa orangtua membawa anak mereka, di antara mereka bahkan terdapat bayi yang digendong. Para demonstran menumpang angkot dan Metromini.

Ubay (18), seorang sopir angkot yang disewa para pendemo, mengaku belum mengetahui berapa besar bayaran yang akan didapatnya. "Tadi pas lagi jalan disewa, katanya buat demo. Ya sudah mau saja," ucapnya.

Dia pun tidak mengetahui tujuan aksi demonstrasi tersebut. Seorang penyewa hanya mengatakan ingin menyewa angkotnya untuk berdemo dari Cakung sampai Istana Negara. "Enggak nanya-nanya lagi, berangkat saja," kata Ubay.

Editor: hertanto

JAKARTA,KOMPAS.com — Ratusan orang, Kamis (19/11), memadati kawasan Bundaran HI. Massa yang mengaku berasal dari Perhimpunan Masyarakat Betawi dan Laskar Masyarakat Jayakarta ini menyatakan dukungannya kepada Polri untuk menuntaskan proses hukum dua pimpinan (nonaktif) KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah.

Sebelumnya, Rabu, aksi mendukung Polri juga terjadi di tempat yang sama. "Kami mau dukung Bapak Kapolri supaya tidak takut sama KPK. Polisi sudah melakukan tugas dengan benar sehingga perlu didukung," kata salah satu peserta aksi setibanya di Bundaran HI.

Selain menyatakan dukungannya kepada Polri dan Kejaksaan Agung, kali ini mereka juga meminta secara tegas kepada Tim Delapan agar tidak melakukan intervensi hukum yang berlebihan. Mereka menilai, keberadaan Tim Delapan tidak jelas dan tidak independen sehingga seharusnya tidak memiliki kewenangan apa pun untuk meminta penghentian proses hukum Bibit dan Chandra.

"Tim Delapan itu bukan memberikan rekomendasi, tapi mereka melakukan intimidasi. Mari kita dukung Polri dan Jaksa Agung melakukan tugasnya," teriak salah satu orator dari atas mobil.

Mereka juga menyatakan ancamannya akan mengerahkan massa yang jauh lebih besar jika proses hukum terhadap dua pimpinan KPK benar-benar dihentikan. "Kami mendukung tegaknya supremasi hukum. Namun, caranya jangan diintervensi begitu dong. Kan ada prosesnya, ya diikutin saja. Kalau memang tidak salah nanti juga bisa dibuktikan," ujar orator yang disambut teriakan dan tepuk tangan dari para demonstran.

Banyaknya massa kali ini tidak sebanyak ketika aksi serupa yang terjadi kemarin. Meski demikian, ruas Jalan Jenderal Sudirman menuju arah Bundaran HI menjadi tersendat akibat aksi yang hingga kini masih terus berlangsung. Pengamanan ketat pun dilakukan oleh puluhan aparat kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi.

C11-09
Editor: Glo

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua hari belakangan ini kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) tak pernah sepi dari aksi demonstrasi. Menariknya, massa yang berdemonstrasi itu kebanyakan menyatakan dukungannya kepada Polri dan Kejaksaan Agung.

Hal itu tentu kontras dengan beberapa pekan lalu ketika Ibu Kota diwarnai demonstrasi yang mendukung KPK dan dua Pimpinan KPK nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah.

Seperti hari ini, Kamis (19/11). Sejak pagi hingga siang setidaknya ada dua aksi demonstrasi. Para demonstran menyampaikan aspirasi dan dukungannya kepada Polri dan Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum.

Maraknya aksi demonstrasi tersebut mendapat sorotan tajam dari masyarakat dan media massa. Sungguh sesuatu yang lumrah. Namun, para demonstran pendukung Polri rupanya merasa jengah karena merasa aksi yang mereka lakukan seperti tidak diyakini eksistensinya.

Seperti yang diungkapkan massa pendukung Polri dari Laskar Jayakarta yang melakukan aksi pagi tadi. Dia mempertanyakan, mengapa media massa cenderung ingin mengusut keberadaan mereka. Padahal, dalam aksi mendukung KPK beberapa waktu lalu tidak demikian.

"Saudara-saudaraku, lihat kemarin, waktu banyak demo mendukung KPK, kok semua diam saja. Tapi ketika kita mendukung Polri, kenapa kita dicari-cari dan ditanya-tanya. Kita dibilang ikut melemahkan KPK. Padahal, justru oknum-oknum KPK yang menghancurkan KPK," ungkap salah satu orator dari atas mimbar.

Sontak para demonstran pun berteriak-teriak dengan penuh semangat. Mereka mengikuti instruksi koordinator aksi yang mengajaknya menyanyikan lagu yang syairnya berisi dukungan terhadap Polri.

Aksi salah satu orator lainnya pun tak kalah keras. Di depan ratusan massa yang berasal dari Perhimpunan Masyarakat Betawi dan Laskar Jayakarta ini dia mengatakan bahwa mereka betul-betul elemen masyarakat yang peduli terhadap tekanan besar yang dihadapi Polri. Bukan karena "pesanan" ataupun dibayar untuk melakukan aksi.

"Kami bukan bayaran. Polisi mana yang bayar kami. Apa saudara-saudara dibayar," tanya sang orator. "Enggak," jawab ratusan massa riuh rendah.

Mereka pun menyatakan ancamannya untuk mengerahkan massa yang lebih besar lagi jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melaksanakan rekomendasi dari Tim Delapan. Mereka menilai, apa yang disampaikan oleh Tim Delapan itu tidak berimbang karena sejak awal sudah mendukung KPK.

"Tim Delapan itu bukan memberikan rekomendasi, tapi mengintimidasi. Mari kita dukung Polri dan Jaksa Agung melaksanakan tugasnya," teriak orator itu.

C11-09
Editor: hertanto

JAKARTA,KOMPAS.com- Sejak bergulirnya kisruh KPK dan Polri atau di media massa sering disebut sebagai kisruh cicak vs buaya, belakangan ini Bundaran Hotel Indonesia seakan tak pernah sepi dari aksi demonstrasi.

Kawasan ini menjadi salah satu lokasi favorit bagi berbagai elemen masyarakat untuk menyatakan aspirasi dan dukungannya terhadap institusi tertentu. Terutama dalam kisruh yang terjadi antara KPK dan Polri.

Sepekan lalu, masyarakat sudah melihat besarnya gelombang dukungan yang diberikan oleh berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam forum facebookers. Mereka menggelar aksi mendukung KPK dan dua pimpinan KPK nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah.

Dalam aksinya ketika itu, mereka meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono benar-benar memperhatikan apa yang menjadi rekomendasi Tim Delapan.

Aksi ini pun banyak mengundang simpati dari banyak tokoh publik hingga ke kalangan artis. Sebut saja pengamat komunikasi politik Effendy Ghazali, pengamat politik Yuddy Latif, mantan aktivis Sri Bintang Pamungkas, dan berbagai aktivis LSM lainnya ikut serta dalam aksi ini. Sementara dari kalangan artis, para musisi seperti Franky Sahilatua, Slank, Oppie Andaresta, hingga Once Dewa ikut turun kejalan menyatakan dukungan kepada Bibit-Chandra.

Dalam dua hari belakangan ini "bandul" di Bundaran HI tampaknya berayun ke kelompok massa yang lain, yakni para pendukung Polri/Kejaksaan Agung.

Aksi-aksi mendukung Polri dan menuntut dibubarkannya Tim Delapan bentukan Presiden SBY sebelumnay sudah muncul di daerah-daerah. Nah, ketika Tim Delapan menyampaikan rekomendasi, dan dengan demikian tim itu sebenarnya sudah menyelesaikan tugasnya, aksi besar-besaran pun bergulir.

Para pengunjuk rasa datang ke Bundaran HI mengunakan bus-bus besar. Mereka bukan hanya dari Jakarta dan sekitarnya, tetapi juga dari daerah-daerah di Jawa Barat.

Aksi serupa juga terjadi hari ini, Kamis (19/11). Meski tak sebesar kemarin, aksi kali ini masih menyampaikan apirasi yang sama. Slain memberikan dukungan kepada Polri dan Kejaksaan Agung, mereka juga meminta secara tegas agar proses hukum terhadap Bibit dan Chandra terus dilanjutkan.

Sejak pagi tadi hingga siang ini, setidaknya ada dua demonstrasi mendukung Polri di Bundaran HI. Laskar Jayakarta dan Gabungan Mahasiswa Jakarta Anti Korupsi secara tegas meminta agar Bibit dan Chandra ditahan.

"Kami mau dukung Bapak Kapolri supaya tidak takut sama KPK. Polisi sudah melakukan tugas dengan benar sehingga perlu didukung," kata salah satu peserta aksi. Sementara para pendukung Bibit-Chandra dan KPK hingga kini belum terdengar lagi gaungnya pascarekomendasi Tim Delapan.

Kepada para wartawan yang meliput, para pendukung Polri ini menyatakan bahwa aksi mereka ini didasarkan atas keperihatinannya beerkait kisruh yang terjadi antara dua institusi penegak hukum tersebut. "Kami mendukung Polri karena memang sudah tugas dia untuk menegakkan hukum. Kalau ada yang salah ya memang harus dibawa ke pengadilan," kata salah seorang peserta aksi dari Gabungan Mahasiswa Jakarta Anti Korupsi.

Diperkirakan aksi-aksi serupa masih akan terus bergulir selama kisruh yang terjadi antara lembaga penegak hukum ini terselesaikan. Sejauh ini, tak sekalipun massa pendukung dari dua institusi tersebut pernah berseteru ataupun terjadi benturan-benturan fisik dilapangan.

Akan tetapi, itu bukan tidak mungkin terjadi kalau Presiden SBY tak segera mengambil sikap yang jelas.

C11-09
Editor: msh

JAKARTA, KOMPAS.com- Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) membenarkan pernah ditawari untuk melakukan aksi demo tandingan yang intinya mendukung Polri untuk menyikapi situasi terakhir.

Kantor DPP IPKI Jakarta Utara pernah disambangi sejumlah angota kepolisian yang menawarkan mengikuti aksi demo tandingan. "Kemarin-kemarin itu DPP Jakarta Utara ada anggota kita yang mau dipake. Saat itu dari kepolisian," ungkap Ketua Umum Garda IPKI Tifa Dililipaly kepada wartawan di Hotel Niko, Jakatra, Jum'at (20/11).

Ia tak tahu menahu berapa uang yang coba disodorkan dalam pertemuan tersebut. "Saya tidak tahu," jelasnya. Namun, ia menegaskan saat itu pihaknya menolak tawaran tersebut.

Ketua Umum IPKI yang pernah menjabat Jamintel Kejaksaan Agung tahun 1998-1999 Syamsu Djalal mengaku merasa perihatin dengan sistem penegakan hukum yang terjadi akibat perseteruan Polri, Keajagung dan KPK. Ia terheran-heran saat kondisi negara seperti ini, ada sejumlah pihak yang melakukan aksi demo tandingan yang mendukung Polri.

Ia menganggap demo tandingan tersebut adalah sebuah tindakan kampungan. "Yang lucunya, ada yang bentuk demo tandingan," katanya.

Djalal menduga demo tandingan yang terjadi bermaksud untuk mengangkat kembali citra Polri yang sedang turun. "Untuk mengangkat kembali citranya," paparnya.

Menurut dia, seharusnya pihak Polri melakukan introspeksi diri jika mengetahui citranya sedang turun. "Itu norak, kampungan, tidak profesional. Seharusnya introspeksi diri, apa kekurangannya. Inilah kelemahan kita, tidak mau mengakui kelemahannya," pungkasnya. (Persda Network/CR2)

Editor: msh
Sumber : Persda Network

Jakarta - Alasan apa saja dapat membuat seseorang ikut berunjuk rasa. Seperti halnya massa pendukung Kapolri ini. Massa yang mengaku dari Masyarakat Indonesia Timur ini mengaku dibayar Rp 100 ribu untuk menuntut pembubaran KPK dan mendukung Kapolri Jendral Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD).

"Ada Rp 100 Ribu (per 1 orang)," ujar salah seorang massa pro Kapolri yang enggan menyebutkan namanya pada wartawan di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (29/11/2009).

Pria yang mengenakan kaos hitam dan celana jeans ini mengaku disuruh oleh pihak tertentu. "Ya, adalah..." katanya tidak mau menyebutkan nama penyuruhnya lebih lanjut.

Massa yang juga kebanyakan bertopi dan beranting ini menyatakan mendukung Kapolri agar tidak mundur. Mereka juga meminta agar KPK dibubarkan. Akan tetapi mereka mengaku tidak tahu siapa nama Kapolri.
"Saya nggak tahu, pokoknya Jenderal," ucap salah seorang di antaranya.

Pantauan detikcom di lokasi, 30 orang yang berteriak-teriak itu tetap bertahan sambil sebagian di antaranya mengisi jalur Busway. Seseorang di antaranya ada yang berteriak meminta makanan nasi padang.

"Nasi padangnya mana nih? Kita lapar dari pukul 06.00 WIB belum pada makan. Kita lapar," teriak salah seorang massa seraya disahut teriakan serupa oleh beberapa orang lainnya.
(amd/iy)

^^
^^
mending sewa WP kampus T aja om buat demo

anyway.. itu salah satu bukti masyarakat kita masih banyak yg gampang "dibeli"