JAKARTA, KOMPAS.com — DKI Jakarta diperkirakan akan terendam air permanen pada tahun 2030 akibat beberapa faktor. Banjir pasang air laut (rob) akibat penurunan permukaan tanah serta banjir akibat hujan yang terus meluas di seluruh wilayah Ibu Kota menjadi faktor DKI Jakarta akan tenggelam.

"Tahun 2030 Jakarta terancam tenggelam permanen. Perluasan genangan air dan banjir rob menjadi faktor," kata Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Ubaidillah, saat jumpa pers di Kantor Walhi Jakarta, Rabu (18/11).

Ubaidillah menjelaskan, banjir rob di Jakarta diperkirakan akan terus melebar. Saat ini wilayah Jakarta yang terkena banjir rob, yaitu Marunda, Cilincing, Ancol, Pademangan, Muara Baru, Muara Angke, dan wilayah lain.

Beberapa wilayah di Jakarta, ucap dia, telah melanggar tata ruang dengan mengalihkan fungsi lahan terbuka menjadi bangunan sehingga memperluas daerah banjir. Sebagai contoh, bangunan Mega Mall Pluit, Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, kawasan Pantai Indah Kapuk, kawasan Kemang, Kelapa Gading, Senayan, Hotel Mulia, Plaza Senayan, Sudirman Place, Mall Taman Anggrek, Podomoro City, dan wilayah lain.

"Bayangkan saja di Jakarta terdapat 364 pusat perbelanjaan dan 57 mal. Banyak pusat perbelanjaan dan mal yang melanggar tata ruang. Banjir juga akibat 80 persen dari 6.000 ton sampah per hari yang masuk ke saluran air dan mengakibatkan saluran tersumbat," tegas dia.

Pada tahun 2008, tambah Ubaidillah, sebanyak 514 RW di 151 kelurahan terendam banjir dengan korban yang dirawat sedikitnya 542 orang dan pengungsi 2.451 jiwa. Diperkirakan, pada awal tahun 2010 akan terjadi penambahan antara 5-10 persen wilayah yang terkena banjir.

"Masih ada waktu sekitar dua bulan untuk pemerintah membuat tanggap bencana. Pemerintah harus bergerak cepat mengatasi banjir," jelas dia.

C8-09
Editor: Edj

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo selama dua tahun kepemimpinannya dinilai tidak mempunyai komitmen kuat dalam penanganan masalah banjir di Jakarta yang terjadi setiap tahun. "Political will Gubernur tidak terlihat untuk penanganan banjir. Perlu dipertanyakan ahlinya," tegas Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Ubaidillah, saat jumpa pers di Kantor Walhi Jakarta, Rabu (18/11).

Ubaidillah menjelaskan, Fauzi Bowo atau akrab disapa Foke dengan gelar seorang ahli tata kota ditambah pengalamannya sekitar 30 tahun berada di Pemprov DKI Jakarta ternyata tidak dapat mengubah Ibu Kota menjadi lebih baik, terutama masalah banjir. "Seharusnya dengan pengalaman dia dan gelar sang ahli tata kota dapat mengelola dan menata pembangunan di Jakarta dengan mempertimbangkan keseimbangan ekosistem kota," tegas dia.

Untuk mencegah melebarnya wilayah yang terkena banjir di Jakarta, lanjut Ubaidillah, Walhi mendesak Gubernur untuk segera menghentikan peralihan lahan terbuka hijau milik negara untuk dijadikan bangunan. Selain itu, segera dilakukan audit lingkungan yang melibatkan pemberi izin mendirikan bangunan (IMB) yang terindikasi melanggar hukum.

Desakan lain membuat strategi penanggulangan banjir jangka pendek, menengah, dan panjang, dan menyosialisasikan sistem peringatan dini banjir. Selain itu, melakukan transparansi terkait dana penanggulangan banjir yang mencapai Rp 500 miliar.

"Lebih baik dana tersebut didistribusikan langsung ke masyarakat di tingkat RT dan RW untuk memperbaiki sistem saluran air di lingkungan sendiri. Dikhususkan daerah yang terkena banjir dan berpotensi banjir," katanya.

C8-09
Editor: made